Penyerahan sebanyak 167 akta pendirian koperasi oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, kepada perwakilan Koperasi Desa Merah Putih dari 12 kecamatan dalam seremoni resmi di Auditorium Menara Wijaya Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/HO-Bank Jateng)
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2026. Kali ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam OTT yang menjadi penindakan ke-16 sepanjang tahun ini.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat OTT KPK sepanjang 2026. Sejak awal tahun, lembaga antirasuah tersebut menunjukkan intensitas tinggi dalam penindakan kasus dugaan korupsi di berbagai sektor.
OTT pertama pada Januari 2026 menyasar dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan terkait praktik yang terjadi dalam kurun waktu 2021–2026.
Masih di bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT terpisah. Penindakan berlanjut pada Februari dengan penangkapan Kepala KPP Madya Banjarmasin serta pejabat Bea dan Cukai, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat.
Tidak hanya eksekutif, lembaga peradilan juga tersentuh operasi KPK. Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan turut diamankan dalam OTT keenam.
Memasuki Maret 2026, KPK tetap aktif meski bertepatan dengan bulan Ramadan. Tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, ditangkap dalam operasi berbeda.
Pada April, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjerat OTT ke-10. Sementara itu, Mei menjadi satu-satunya bulan tanpa operasi tangkap tangan.
Aktivitas KPK kembali meningkat pada Juni. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, disusul penangkapan Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Memasuki Juli, KPK lebih dulu menangkap Bupati Langkat Syah Afandin sebelum akhirnya menjaring Bupati Sukoharjo dalam OTT ke-16.
Rangkaian operasi ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai lini pemerintahan. Dengan tren OTT yang terus berlanjut, publik kini menanti langkah tegas berikutnya, termasuk pengembangan kasus dan proses hukum terhadap para pihak yang telah diamankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
