Foto ilustrasi ASN, dibuat menggunakan Artificial Inteligence.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pegawai puskesmas dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Gunungkidul diminta lebih waspada setelah beredar surat mutasi yang mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul. Hasil penelusuran pemerintah daerah memastikan dokumen tersebut merupakan surat palsu yang diduga digunakan sebagai modus penipuan.
Surat bertanggal 10 Juli 2026 itu beredar di kalangan pegawai kesehatan dengan judul pemberitahuan dan permintaan koordinasi terkait mutasi kepala puskesmas. Namun setelah dilakukan pengecekan, isi dan sumber surat dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur resmi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengatakan pihaknya telah menerima salinan surat tersebut dan langsung melakukan verifikasi. Dari hasil pemeriksaan, dokumen yang beredar dipastikan bukan berasal dari BKPPD Gunungkidul.
"Ini masuk penipuan. Makanya, kami minta ke jajaran Kepala Puskesmas atau pegawai lainnya untuk lebih berhati-hati," kata Ismono, Minggu (12/7/2026).
Menurut Ismono, surat tersebut berisi permintaan agar penerima melakukan koordinasi dengan Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar. Namun setelah dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, informasi dalam surat itu dipastikan tidak benar.
Selain tidak sesuai dengan prosedur resmi, terdapat sejumlah kejanggalan yang memperkuat dugaan bahwa dokumen tersebut merupakan surat palsu. Salah satunya ditemukan perbedaan antara identitas instansi pada kop surat dengan isi dokumen yang beredar.
Ismono menjelaskan, meski bagian kepala surat mencantumkan identitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pada bagian isi justru terdapat penyebutan pegawai di lingkungan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu indikasi kuat bahwa surat tersebut bukan produk resmi pemerintah daerah.
"Ada kejanggalan lain kalau dilihat lebih seksama dalam surat. Di kepala surat memang menunjukan berasal dari Pemkab Gunungkidul, tapi isinya ada tulisan untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ini jelas penipuan," katanya.
Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar, juga membantah telah menerbitkan surat yang berisi permintaan koordinasi terkait mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan. Ia memastikan nomor surat yang digunakan dalam dokumen tersebut bukan nomor administrasi resmi milik BKPPD Gunungkidul.
"Ada surat yang mengatasnamakan saya. Tapi, nomor yang didalamnya bukan milik saya sehingga surat bukan berasal dari BKPPD Gunungkidul," katanya.
Sebagai langkah antisipasi, BKPPD Gunungkidul telah menerbitkan klarifikasi resmi terkait beredarnya dokumen tersebut. Klarifikasi itu dituangkan dalam Pengumuman Nomor 800.1.3/4/2026 yang menegaskan bahwa surat mutasi yang beredar bukan produk resmi BKPPD.
Pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah mempercayai dokumen yang diterima melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi percakapan tanpa melalui saluran resmi instansi pemerintah.
Menurut Iskandar, setiap surat pemberitahuan, pengumuman, maupun kebijakan kepegawaian yang diterbitkan BKPPD akan dipublikasikan melalui kanal resmi milik pemerintah daerah sehingga dapat diverifikasi oleh pegawai maupun masyarakat.
"Kepada jajaran pegawai, selalu pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi milik BKPPD Gunungkidul," katanya.
Kasus beredarnya surat mutasi palsu ini menjadi pengingat bagi ASN untuk lebih cermat memeriksa sumber informasi yang diterima. Di tengah maraknya modus penipuan digital yang mencatut nama pejabat maupun instansi pemerintah, verifikasi melalui saluran resmi menjadi langkah penting untuk menghindari potensi kerugian maupun penyalahgunaan data pribadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
