Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (tengah) saat meninjau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026). ANTARA - Willi Irawan
Harianjogja.com, SURABAYA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengadaan pembangunan program Sekolah Rakyat harus berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun manipulasi. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan tepat sasaran.
Dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apa pun selama proses pengadaan berlangsung. Ia secara tegas melarang praktik lobi, titipan proyek, hingga rekayasa yang berpotensi merusak integritas program.
“Kami sudah ingatkan seluruh penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, tidak boleh ada titipan, dan tidak boleh ada penyimpangan dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Seluruh proses pembangunan, kata Gus Ipul, akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai aturan pemerintah, sehingga menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ia menjelaskan, sistem lelang terbuka memungkinkan nilai pengadaan menjadi lebih efisien dibandingkan perencanaan awal. Dengan demikian, negara dapat mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Tak hanya itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga telah memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat agar tidak bermain-main dalam proyek ini. Gus Ipul bahkan menyatakan kesiapannya bersama Wakil Menteri Sosial untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.
“Kalau ada manipulasi atau kongkalikong, kami tidak akan ragu melaporkannya. Ini komitmen kami agar program ini benar-benar bersih,” ujarnya.
Pengawasan ketat dinilai krusial mengingat Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Selain menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama, program ini juga dirancang untuk memberdayakan keluarga siswa secara menyeluruh.
Pemerintah akan mengintegrasikan berbagai bantuan, mulai dari bantuan sosial, akses ke Jaminan Kesehatan Nasional, hingga pelatihan keterampilan ekonomi produktif. Bahkan, keluarga siswa juga diarahkan untuk bergabung dalam koperasi desa guna memperkuat kemandirian ekonomi.
Tak berhenti di situ, dukungan juga mencakup program perbaikan rumah tidak layak huni, sehingga keluarga penerima manfaat dapat merasakan dampak langsung dari kebijakan ini secara menyeluruh.
Dengan pengawasan ketat dan komitmen transparansi, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih merata di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
