Foto ilustrasi SPMB jenjang SMP dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Fenomena berkurangnya jumlah anak usia sekolah mulai terasa nyata di Kulonprogo.
Pada hasil SPMB 2026, empat SD negeri tercatat tidak memperoleh satu pun murid baru, sementara ratusan kursi di jenjang SMP dan SMA masih kosong meski masa penerimaan siswa telah berakhir.
Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi dunia pendidikan di daerah tersebut. Padahal, kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran 2026/2027 dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin (13/7/2026).
Kepala Seksi Kelembagaan, Kurikulum, dan Peserta Didik (KKPD) SD Disdikpora Kulonprogo, Nur Baniyati Khomsah, memastikan sekolah-sekolah yang minim murid tetap menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa.
Menurutnya, sekolah tidak memiliki banyak pilihan ketika jumlah calon peserta didik terus menurun. Karena itu, proses pendidikan tetap harus berjalan meskipun jumlah siswa baru sangat sedikit atau bahkan tidak ada.
"Kalau emang jumlah anaknya tidak ada mau gimana lagi? Tetap lanjut, hanya tidak ada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) untuk kelas 1," ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Nur Baniyati menjelaskan, kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan tersebut.
Ia menilai salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah penurunan jumlah anak usia sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi angka kelahiran.
"Kalau ditarik enam tahun lalu kan pas masa Covid toh, bisa jadi Pasutri juga akan mikir mau program tambah anak," katanya.
Data Disdikpora Kulonprogo menunjukkan banyak SD negeri memperoleh siswa baru jauh di bawah kapasitas yang tersedia. Sejumlah sekolah bahkan hanya mendapatkan kurang dari 10 murid baru.
Yang lebih mengkhawatirkan, terdapat empat SD negeri dan dua SD swasta yang tidak memperoleh siswa sama sekali selama pelaksanaan SPMB 2026.
Fenomena serupa juga terjadi di tingkat SMP. Meski tidak ada SMP negeri yang nihil peserta didik, masih terdapat sekitar 531 kursi kosong yang belum terisi setelah proses penerimaan selesai.
Di sisi lain, SMP swasta menghadapi tantangan yang lebih berat. Setidaknya enam sekolah swasta tercatat tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran ini.
Kepala Seksi KKPD SMP Disdikpora Kulonprogo, Dwi Wulandari, menegaskan sekolah tetap beroperasi meskipun belum memiliki siswa baru di kelas VII. Menurutnya, masih ada peluang sekolah mendapatkan peserta didik melalui mekanisme perpindahan siswa dari daerah lain atau sekolah lain.
Ia menjelaskan guru dan perangkat sekolah tetap menjalankan tugasnya sambil menunggu perkembangan jumlah peserta didik dalam beberapa bulan ke depan.
"Jadi kalau misalnya nanti kok ada yang kelas 7 itu enggak ada siswanya, sekolah itu tetap beroperasi karena kita juga enggak tahu toh kedepannya nanti seiring berjalannya waktu itu kan nanti kadang-kadang ada siswa yang masuk," ujar Dwi.
Tantangan pemenuhan kuota juga terjadi di jenjang SMA negeri. Dari 11 SMA negeri yang ada di Kulonprogo, hanya lima sekolah yang berhasil memenuhi daya tampung sesuai target.
Padahal, sekolah telah diberikan kesempatan melakukan penerimaan tambahan setelah jadwal utama SPMB berakhir. Namun upaya tersebut belum mampu menutup seluruh kekurangan kursi yang tersedia.
Kepala Seksi Layanan Balai Pendidikan Menengah Kulonprogo, Maryani, mengatakan hingga akhir proses penerimaan masih terdapat 116 kursi SMA negeri yang belum terisi.
"Di SMAN terdapat sisa kuota 116 kursi yang tidak terisi meskipun sudah dilakukan pendaftaran kuota cadangan tetap masih ada sekolah yang tidak terpenuhi daya tampungnya," jelasnya.
Kondisi ini menjadi sinyal perubahan demografi yang mulai berdampak langsung terhadap dunia pendidikan di Kulonprogo. Selain memengaruhi jumlah peserta didik, fenomena tersebut berpotensi berdampak pada kebutuhan tenaga pendidik, efektivitas pengelolaan sekolah, hingga kebijakan pemerataan layanan pendidikan di masa mendatang.
Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan sambil terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan jumlah siswa pada tahun ajaran baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
