Tanaman mangrove - ist/Freepik
Harianjogja.com, TANJUNG SELOR—Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan ekosistem mangrove Indonesia memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kedaulatan wilayah negara. Dengan luas mencapai 3,4 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total mangrove dunia, Indonesia juga menjadi rujukan berbagai negara dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove berbasis kearifan lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, saat Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Selasa. Menurutnya, perhatian terhadap ekosistem mangrove terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional, seiring besarnya ancaman perubahan iklim.
“Kawasan ekosistem mangrove ini menjadi penting dan jadi atensi Pemerintah Indonesia dan dunia khususnya pada saat ini,” ujarnya.
Nikolas menjelaskan salah satu dampak perubahan iklim yang menjadi perhatian adalah kenaikan muka air laut. Kondisi tersebut berpotensi mengancam wilayah pesisir Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk menyebabkan berkurangnya luas daratan hingga menenggelamkan pulau-pulau kecil.
“Akibat naiknya muka air laut bisa menenggelamkan beberapa pulau kecil atau berkurangnya luas daratan. Oleh karena itu, eksistensi mangrove menjadi penting saat ini di Indonesia,” katanya.
Ia mengungkapkan Kementerian Pertahanan dalam sejumlah rapat bersama Kemenhut juga menyoroti pentingnya keberadaan mangrove sebagai benteng alami untuk menjaga batas wilayah negara. Mangrove dinilai mampu mengurangi dampak abrasi, gelombang laut, dan kenaikan muka air laut yang mengancam pulau-pulau terluar Indonesia.
“Jadi ini menjadi penting pada saat adanya kenaikan muka air laut, adanya gelombang dan abrasi itu menjadi bahaya yang sangat signifikan pada pulau-pulau terluar di Indonesia yang selama ini menjadi batas negara,” tuturnya.
Menurut Nikolas, berkurangnya daratan di pulau-pulau terluar tidak hanya berdampak terhadap kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mengacu pada garis pantai terluar.
“Karena inilah posisi mangrove menjadi penting tidak hanya di Provinsi Kaltara, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, dan yang perlu kita sadari adalah mangrove di Indonesia itu adalah mangrove terluas di dunia. Luasnya 3,4 juta hektare atau 23 persen dari keseluruhan mangrove dunia,” ungkap Nikolas.
Besarnya luasan mangrove tersebut, lanjutnya, menjadikan Indonesia mendapat perhatian dari berbagai negara yang ingin mempelajari pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
“Banyak negara lain yang sudah menjadikan Indonesia sebagai kunjungan untuk belajar bagaimana mangrove bisa dikelola berdasarkan kearifan lokal,” katanya.
Ia menambahkan Indonesia memiliki ratusan bentuk kearifan lokal dalam mengelola mangrove. Praktik pengelolaan tersebut bahkan dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, meskipun masih berada dalam satu kabupaten atau wilayah administrasi yang sama. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang perlu terus dijaga sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat internasional sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam melestarikan ekosistem mangrove.
“Nah inilah yang menjadikan kekayaan kita di Indonesia yang perlu kita jaga dan perlu kita gaungkan ke dunia internasional bahwa Indonesia bisa menjaga kearifan lokal tetapi juga punya komitmen yang jelas dalam menjaga eksistensi mangrove di negara kita,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
