Petani tengah memanen padi dengan mesin combine harvester di Padukuhan Karangbayam, Bantul, Senin (31/8/2026). Pemkab Bantul menargetkan surplus beras mencapai 100.000 ton pada tahun ini.
Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100.000 ton pada 2026. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian surplus pada 2025 yang berada di kisaran 70.000 ton.
Untuk mengejar target itu, Pemkab Bantul menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari meningkatkan luas tanam padi, mempercepat masa tanam setelah panen, hingga memperkuat mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, mengatakan luas tanam padi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produksi. Tahun ini, luas tanam padi di Bantul ditargetkan mencapai 35.000 hektare.
Pada 2025, luas tanam padi di Bantul berada di kisaran 34.000 hektare dan menghasilkan surplus produksi beras sekitar 70.000 ton. Karena itu, peningkatan luas tanam menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mengejar tambahan produksi.
Selain memperluas luas tanam, DKPP Bantul juga berupaya mempercepat pergantian masa tanam. Jeda antara panen dan penanaman berikutnya yang sebelumnya bisa mencapai sekitar satu bulan didorong menjadi 15 hingga 20 hari.
“Jeda tanam kami dorong lebih cepat, sekitar 15 sampai 20 hari. Sehingga setelah panen, lahan bisa segera ditanami kembali,” kata Joko, Senin (31/8/2026).
Percepatan masa tanam tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi penanaman dalam satu tahun. Dengan demikian, lahan pertanian dapat kembali produktif dalam waktu lebih singkat sehingga produksi padi meningkat tanpa sepenuhnya mengandalkan pembukaan atau penambahan lahan baru.
Bantul Perkuat Mekanisasi Pertanian
Strategi lainnya dilakukan melalui penguatan mekanisasi pertanian. DKPP Bantul terus menyalurkan alsintan kepada kelompok tani untuk mendukung berbagai tahapan produksi, baik sebelum maupun setelah panen.
Bantuan alsintan tersebut mencakup traktor roda dua, pompa air, rice transplanter atau alat tanam padi, hingga combine harvester untuk membantu proses panen.
Pemanfaatan berbagai peralatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan petani sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi pertanian.
“Alsintan terus kami salurkan kepada kelompok tani, baik untuk prapanen maupun pascapanen,” ujarnya.
Pemkab Bantul juga tidak hanya melakukan intervensi pada sisi produksi. Pemerintah daerah memberikan insentif untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian seluas 12.831 hektare.
Kebijakan pembebasan PBB tersebut diharapkan dapat membantu mempertahankan lahan pertanian sekaligus mendorong petani tetap menjadikan lahannya sebagai area produksi pangan.
Bantul Harap Ada Kepastian Harga Gabah
Di samping meningkatkan produktivitas dan mempertahankan lahan pertanian, Joko berharap pemerintah pusat memberikan dukungan melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang sesuai dengan harapan petani.
Menurut dia, kepastian harga gabah memiliki peran penting dalam menjaga motivasi petani untuk terus menanam padi. Dukungan terhadap petani dinilai perlu diberikan tidak hanya melalui bantuan sarana produksi, tetapi juga dari sisi kepastian harga hasil panen.
Dengan perluasan luas tanam, percepatan masa tanam, dukungan alsintan, perlindungan lahan pertanian, serta kepastian harga gabah, Pemkab Bantul berharap target surplus produksi beras sebesar 100.000 ton pada 2026 dapat direalisasikan.
“Semua dukungan itu kami harapkan bisa meningkatkan produksi padi di Bantul,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
