Harianjogja.com, KARANGANYAR—Harga tanah di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya minat investasi dan kebutuhan hunian di kawasan penyangga Kota Solo tersebut. Saat ini, nilai lahan di sejumlah lokasi strategis bahkan telah menembus Rp15 juta hingga Rp17 juta per meter persegi.
Kenaikan harga tanah tersebut diungkapkan Camat Colomadu, Sriono Budi Santoso. Menurutnya, tren peningkatan nilai lahan terjadi hampir di seluruh wilayah Colomadu, terutama kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Solo dan memiliki akses yang baik menuju pusat ekonomi, pendidikan, maupun transportasi.
"Kalau dulu sekitar Rp10 juta-Rp13 juta per meter persegi. Sekarang kelihatannya sudah naik lagi menjadi kisaran Rp15 juta sampai Rp17 juta per meter persegi," katanya saat berbincang dengan Espos, Senin (1/6/2026).
Sriono menilai lonjakan harga tanah tersebut tidak terjadi secara instan. Posisi Colomadu yang semakin berkembang sebagai kawasan penyangga Kota Solo menjadi faktor utama yang mendorong tingginya permintaan lahan, baik untuk investasi maupun tempat tinggal.
Selain lokasinya yang dekat dengan Solo, Colomadu juga memiliki aksesibilitas yang dinilai memadai ke berbagai pusat aktivitas masyarakat. Ketersediaan sumber air yang relatif baik serta minimnya risiko banjir turut menjadi pertimbangan investor dan calon penghuni untuk memilih kawasan tersebut.
"Potensinya besar karena dekat Solo. Akses ke mana-mana mudah. Air juga tidak ada masalah. Kemudian sementara ini tidak ada banjir. Kalau ada genangan saat hujan deras, biasanya hanya sementara dan tidak lama sudah surut," ujarnya.
Masalah Drainase Mulai Muncul
Di balik pesatnya pertumbuhan kawasan, pemerintah kecamatan juga mencermati munculnya sejumlah persoalan infrastruktur, terutama pada sistem drainase. Meningkatnya pembangunan perumahan dan bangunan komersial menyebabkan beberapa saluran air mengalami penyempitan bahkan tertutup.
"Kadang-kadang ada genangan karena sekarang bangunan semakin banyak. Ada saluran yang terhambat, ada yang tertutup. Tetapi biasanya tidak berlangsung lama," katanya.
Sriono menjelaskan kenaikan harga tanah paling tinggi terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Solo. Kawasan Malangjiwan, Baturan, dan Klodran menjadi daerah yang paling banyak diminati investor maupun masyarakat yang mencari hunian.
"Yang paling terasa kenaikannya terutama di Malangjiwan. Kemudian Baturan karena sangat dekat dengan Kota Solo. Klodran juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan," jelasnya.
Sementara itu, wilayah lain seperti Ngasem, Gawanan, Gedongan, dan sejumlah kawasan lainnya juga mengalami peningkatan harga tanah, meskipun belum setinggi daerah yang berada di koridor utama perbatasan Solo.
Menurut Sriono, perkembangan Colomadu saat ini tidak hanya dipengaruhi ekspansi Kota Solo, tetapi juga perubahan preferensi masyarakat yang menginginkan lingkungan hunian lebih nyaman dengan akses yang tetap dekat ke pusat kota.
Paulan Jadi Magnet Hunian Baru
Salah satu kawasan yang kini semakin banyak dilirik adalah Desa Paulan. Wilayah tersebut dinilai menjadi tujuan baru masyarakat yang ingin membeli rumah maupun menanamkan investasi properti.
"Paulan sekarang menjadi jujugan banyak orang yang ingin investasi dan tinggal. Kelihatannya masyarakat menganggap kawasan itu lebih nyaman untuk hunian," ujarnya.
Menurutnya, akses jalan yang baik serta suasana lingkungan yang relatif lebih tenang dibanding kawasan yang lebih padat menjadi daya tarik utama Desa Paulan.
Selain sektor perumahan, geliat investasi usaha juga terlihat semakin meningkat di sepanjang koridor Jalan Adi Sumarmo. Kawasan tersebut berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Colomadu. Namun, tingginya minat investor mulai berhadapan dengan keterbatasan lahan yang tersedia.
"Di [Jl] Adi Sumarmo sekarang banyak yang ingin berinvestasi. Tetapi memang semakin sulit mencari lahan yang tersedia," ujarnya.
Sebagian lahan potensial di kawasan tersebut masih berstatus aset desa sehingga pemanfaatannya memerlukan proses administrasi dan regulasi yang lebih panjang. Adapun sektor usaha yang saat ini paling dominan berkembang adalah kuliner dan tempat nongkrong.
"Banyak yang bergerak di sektor kafe dan kuliner. Itu yang paling terlihat sekarang," katanya.
Keluhan Kebisingan hingga Pengelolaan Sampah
Pesatnya pertumbuhan usaha kuliner ternyata juga memunculkan sejumlah keluhan dari warga, terutama yang tinggal di kawasan perumahan sekitar lokasi usaha. Aduan yang paling sering diterima pemerintah kecamatan berkaitan dengan kebisingan akibat hiburan musik maupun aktivitas pengunjung pada malam hari.
"Kami beberapa kali menerima aduan dari masyarakat terkait polusi suara. Biasanya karena ada hiburan musik atau aktivitas usaha yang berdekatan dengan perumahan," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kecamatan berupaya memediasi pelaku usaha dan warga agar aktivitas ekonomi tetap berkembang tanpa mengurangi kenyamanan lingkungan permukiman.
"Investasi harus tetap jalan, tetapi warga juga harus nyaman. Kami pertemukan kedua belah pihak agar ada komunikasi dan solusi bersama," katanya.
Selain persoalan kebisingan, meningkatnya aktivitas ekonomi juga berdampak pada bertambahnya volume sampah. Karena itu, Pemerintah Kecamatan Colomadu tengah menyiapkan konsep pengelolaan sampah mandiri dengan melibatkan seluruh pemerintah desa. Para kepala desa dijadwalkan melakukan studi tiru ke Kabupaten Magelang untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di daerah tersebut.
"Rencananya kami studi tiru ke Magelang bersama seluruh kepala desa. Harapannya ke depan Colomadu bisa mengelola sampah sendiri," katanya. Ia berharap sistem tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari sekaligus menjadi model pengelolaan sampah mandiri bagi wilayah lain di Kabupaten Karanganyar. "Kalau berhasil, mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi kecamatan lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
