Harianjogja.com, JAKARTA—Harga beras di Indonesia terus merangkak naik meskipun pemerintah saat ini memiliki cadangan beras terbesar sepanjang sejarah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa harga tetap tinggi di saat stok melimpah.
Pengamat pertanian Khudori menilai fenomena tersebut bukan hal yang tiba-tiba, melainkan tren yang sudah berlangsung sejak awal 2026. Kenaikan harga terjadi secara bertahap dan merata, mulai dari tingkat penggilingan hingga ke pasar eceran.
“Kalau ada narasi ke publik bahwa beras stabil itu tidak salah, tapi baru separuh benar. Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kondisi tersebut. Pada pekan ketiga Juni 2026, harga beras medium secara nasional tercatat mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, beras premium menyentuh Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46% secara bulanan.
Harga ini bahkan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Untuk zona I, HET beras medium berada di Rp13.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.
Khudori menjelaskan, salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras adalah tingginya harga gabah di tingkat petani. Berdasarkan data BPS, harga gabah pada 20 Juni 2026 mencapai Rp6.993 per kilogram, melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Di sejumlah daerah sentra produksi seperti Jawa Timur dan Lampung, harga gabah bahkan telah menembus kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Kenaikan ini secara langsung berdampak pada biaya produksi beras di tingkat penggilingan.
“Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal,” katanya.
Selain itu, produksi gabah nasional juga mulai mengalami penurunan setelah berakhirnya masa panen raya. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling pada Juni 2026 hanya mencapai 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei yang mencapai 4,94 juta ton.
Penurunan produksi ini membuat persaingan mendapatkan gabah semakin ketat. Tidak hanya antar-penggilingan, Perum Bulog juga turut bersaing karena masih melakukan penyerapan untuk memenuhi target cadangan beras pemerintah (CBP).
Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog telah menyerap sekitar 3,14 juta ton beras dari target 4 juta ton. Di sisi lain, distribusi beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum optimal.
Sejak Maret hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari. Volume tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menekan harga di pasar.
“Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang, tidak nendang,” kata Khudori.
Padahal, stok beras yang dikuasai pemerintah melalui Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Namun, besarnya stok tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih tersimpan di gudang.
Khudori pun mendorong pemerintah untuk mempercepat distribusi cadangan beras ke pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menstabilkan harga sekaligus menjaga kualitas beras agar tidak menurun akibat penyimpanan terlalu lama.
“Dengan stok beras di gudang Bulog sebesar 5,2 juta ton, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog,” ujarnya.
Jika distribusi bisa dipercepat dan tepat sasaran, diharapkan harga beras dapat lebih terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
