Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026). ANTARA - Rio Feisal
Harianjogja.com, JAKARTA — Langkah tegas diambil Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan bersih dari praktik korupsi. Bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, ia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berkonsultasi langsung terkait pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.
Kunjungan ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan program strategis nasional “Sekolah Rakyat” yang tengah disiapkan pemerintah. Gus Ipul tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.32 WIB, disusul Agus Jabo lebih awal pada pukul 09.13 WIB.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa kedatangannya bukan karena adanya persoalan, melainkan sebagai langkah preventif untuk menjaga transparansi sejak awal proses pengadaan.
“Konsultasi, minta nasihat sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Ia juga memastikan tidak ada persiapan khusus dalam pertemuan tersebut, namun seluruh proses pengadaan akan dibuka secara transparan kepada KPK.
“Akan tetapi, kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026,” katanya.
Lebih jauh, Gus Ipul menegaskan komitmennya agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak tercoreng praktik korupsi, terutama karena program ini menyasar masyarakat luas.
“Oleh karena itu, kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri tengah menjadi perhatian publik, termasuk terkait isu pengadaan perlengkapan siswa seperti sepatu yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut Gus Ipul, seluruh data dan proses pengadaan akan dibuka dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan.
Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Mensos memang telah menyampaikan rencana bertemu pimpinan KPK guna mendapatkan arahan langsung. Meski sempat dijadwalkan pada Kamis, agenda tersebut akhirnya direalisasikan pada Jumat.
Langkah proaktif Kemensos ini dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
