BRICS Serukan Penyelesaian Damai Konflik, Soroti Gaza dan Iran

Pertemuan dalam rangkaian KTT BRICS di India. Antara/Anadolu/py.\r\n

Harianjogja.com, NEW DELHI— Para pemimpin BRICS menyerukan upaya lebih besar untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai di tengah perang di Iran dan Ukraina. Mereka juga menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Seruan tersebut tertuang dalam Deklarasi New Delhi yang disepakati secara bulat pada hari pertama KTT BRICS yang berlangsung selama dua hari di ibu kota India itu, Sabtu.

Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin BRICS menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kekerasan yang masih berlangsung di Gaza meski kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 telah diberlakukan.

Blok tersebut menyerukan penghentian setiap kebijakan yang bertujuan memindahkan warga Palestina secara paksa dari Jalur Gaza.

BRICS Soroti Hak Rakyat Palestina

Deklarasi New Delhi juga memuat keprihatinan terhadap pengaturan yang dinilai dapat mengurangi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, sekaligus melegitimasi atau memperpanjang pendudukan.

“Kami menegaskan kembali bahwa penyelesaian yang adil dan langgeng atas konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai dan bergantung pada pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kembali,” demikian isi deklarasi tersebut.

BRICS juga menolak setiap tindakan sepihak yang berupaya mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki.

“Kami menyerukan penghormatan penuh terhadap kesucian seluruh situs keagamaan dan tempat suci di kota tersebut serta hak semua orang untuk mengakses dan menjalankan ritual keagamaan tanpa hambatan,” demikian isi deklarasi itu.

Kecam Serangan terhadap UNIFIL

Selain Gaza, BRICS turut menyoroti situasi di Lebanon. Blok tersebut mengecam serangan terhadap fasilitas dan personel Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) yang bertugas di wilayah itu.

BRICS menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas dan personel UNIFIL merupakan pelanggaran hukum internasional.

Di tengah apa yang disebut sebagai “konteks global saat ini yang ditandai polarisasi dan ketidakpercayaan”, anggota BRICS menyerukan masyarakat internasional merespons berbagai tantangan dan ancaman keamanan melalui “langkah-langkah politik-diplomatik untuk mengurangi potensi konflik.”

Blok tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan menangani akar penyebabnya.

“Kami mendorong peran aktif organisasi regional dalam pencegahan dan penyelesaian konflik serta mendukung semua upaya yang berkontribusi pada penyelesaian krisis secara damai,” bunyi isi deklarasi tersebut.

BRICS Khawatir Risiko Konflik Nuklir

Pernyataan bersama para pemimpin BRICS turut memuat kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko konflik nuklir.

Karena itu, blok tersebut menyerukan perlucutan senjata, pengendalian senjata, serta nonproliferasi.

Deklarasi New Delhi juga menyatakan keprihatinan yang serius atas serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir untuk tujuan damai.

“Pengamanan, keselamatan, dan keamanan nuklir harus selalu dijunjung, termasuk dalam konflik bersenjata, untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya,” demikian isi deklarasi tersebut.

Serangkaian sikap tersebut menjadi bagian dari Deklarasi New Delhi yang disepakati secara bulat para pemimpin BRICS pada hari pertama KTT BRICS di New Delhi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara