Harianjogja.com, JAKARTA— Rencana mengintegrasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM mulai mendapat respons dari pemerintah, DPR, hingga pengamat kebijakan publik. Wacana tersebut dinilai berpotensi memperkuat koordinasi dan mitigasi bencana, tetapi membutuhkan kajian menyeluruh karena kedua lembaga memiliki tugas dan posisi kelembagaan yang berbeda.
Usulan integrasi pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana di Indonesia, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat pemantauan potensi bencana. Hal itu berkaitan dengan posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire.
Prabowo juga menyoroti aktivitas erupsi di sejumlah wilayah, seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Halmahera. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu terus dimonitor pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan Badan Geologi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan wacana mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG. Namun, dia menegaskan rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
"Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini, nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG tapi ya nanti kita bahas itu," kata Prabowo.
DPR Minta Peleburan BMKG Dikaji
Wacana integrasi tersebut mendapat sambutan dari jajaran legislatif. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.
Menurut Puan, kajian diperlukan karena BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," katanya saat konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (8/9/2026).
DPR pada prinsipnya akan memberikan dukungan apabila integrasi tersebut benar-benar mampu meningkatkan efektivitas kerja kedua lembaga.
"Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat," ujarnya.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia menyatakan mendukung rencana integrasi BMKG dengan Badan Geologi karena dinilai dapat mempermudah koordinasi.
Menurut Lasarus, penggabungan tersebut dapat menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan sekaligus membuat koordinasi antarlembaga lebih mudah.
“Ya, kami prinsip mendukung ya, karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh. Kami sifatnya kan menerima. Ya, memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Pemantauan Gunung Api Berpotensi Lebih Efektif
Lasarus menilai integrasi BMKG dan Badan Geologi dapat meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas gunung berapi. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat erupsi.
Menurutnya, persoalan utama dalam mengintegrasikan kedua lembaga bukan semata-mata terkait fungsi teknis. Kerumitan justru lebih banyak menyangkut persoalan administratif serta koordinasi antarinstansi pemerintah.
"Ya tergantung pemerintah ya. Itu kan masalah administratif sebetulnya. Ini lebih kepada administratif dan kemudian koordinasi di pemerintah," ucapnya.
Dia berpandangan, apabila kebijakan tersebut memang diarahkan untuk memperkuat penanganan bencana, integrasi BMKG dan Badan Geologi berpotensi meningkatkan efektivitas.
Lasarus juga menyebut sejumlah peralatan milik BMKG dimanfaatkan Badan Geologi untuk mendukung pengumpulan data geologi. Karena itu, menurutnya, pengelolaan pegawai dan persoalan administratif menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses integrasi.
BMKG Siap Jalankan Arahan Prabowo
Dari sisi BMKG, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyatakan pihaknya siap melaksanakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana," katanya usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Guswanto menyebut BMKG dan Badan Geologi merupakan mitra strategis yang mempunyai salah satu tujuan, yakni menyelamatkan masyarakat dan memitigasi risiko dari fenomena alam.
Kerja sama kedua lembaga berkaitan dengan monitoring bencana kebumian, gempa, gunung api, maupun tsunami.
"Kami juga memastikan kepada publik bahwa fungsi pemantauan, analisis dan penyebaran informasi ancaman bencana berjalan operasional dan akan terus diperkuat oleh arahan Bapak Presiden," katanya.
Anggaran Bisa Bertambah
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar di Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai rencana penggabungan BMKG dengan Badan Geologi dapat menjadi solusi untuk mempermudah koordinasi antarlembaga maupun stakeholder lainnya dalam penanganan kebencanaan di Indonesia.
"Mestinya bisa, Iya, dong. Mestinya dia menjadi solusi. Solusi atas ini biar efektif, efisien, kan gitu," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (9/9/2026).
Namun, Trubus mengingatkan terdapat perbedaan posisi kelembagaan yang perlu diperhitungkan. Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan BMKG merupakan lembaga pemerintah nonkementerian.
Selain persoalan kelembagaan, masuknya Badan Geologi ke dalam BMKG akan membuat ruang lingkup tugas BMKG semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran, terutama untuk mendukung sarana dan prasarana.
"Nah, kemudian kalau BMKG ditambah Badan Geologi, berarti dia anggarannya harus naik. Harus tambah, kan," ujarnya.
Menurut Trubus, kebutuhan anggaran yang lebih besar tersebut perlu diperhitungkan secara matang. Meski begitu, dalam jangka panjang efisiensi anggaran tetap dimungkinkan apabila terdapat penataan kembali anggaran yang sebelumnya melekat pada Badan Geologi di Kementerian ESDM.
Peleburan Dinilai Bisa Kurangi Tumpang Tindih
Trubus menilai peleburan kedua lembaga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang apabila mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana.
Kebijakan tersebut juga berpotensi membuat fungsi BMKG tidak hanya berfokus pada informasi cuaca dan iklim. Perannya dapat semakin kuat dalam mendukung upaya mitigasi bencana.
"BMKG ini kan, kaitan dengan pelayanan publiknya kan harus diperkuat juga. Kita kan selama ini kan ngomongin cuaca doang ya, kan cuaca-cuaca ini mau hujan, mau mau mendung, mau apa, gitu doang. Nah, mestinya akan lebih lebih ini lagi tugasnya, dia lebih berat lagi kaitannya dengan itu, apa, mengantisipasi terjadinya bencana," jelasnya.
Meski demikian, Trubus menegaskan peleburan tidak cukup dilakukan hanya dengan mengubah struktur kelembagaan. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum penggabungan kedua lembaga.
"Regulasinya dibikin dulu, disiapin dulu. Itu, kemudian ESDM-nya, kemudian juga apa namanya... Infrastrukturnya yang penting itu," kata dia.
Persiapan tersebut dinilai penting karena penggabungan BMKG dan Badan Geologi akan memperluas cakupan tugas sekaligus pelayanan publik yang harus dijalankan BMKG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
