Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Harian Jogja - Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mulai merombak arah belanja daerah dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di tengah tekanan fiskal yang meningkat.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dorongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada penyesuaian postur APBD.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa sejumlah belanja yang tidak mendesak telah dipangkas secara signifikan.
“Belanja kertas sudah kami drop. Tanpa kertas masih bisa dengan sistem IT. Kemudian studi banding, kunjungan kerja, bahkan makan minum sudah dipangkas. Setidaknya dikurangi sampai di tingkat seperlunya saja,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Fiskal Turun, Anggaran Disortir Ketat
Penyesuaian ini dilakukan karena kapasitas fiskal Bantul mengalami penurunan lebih dari Rp200 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.
Fokus anggaran kini diarahkan pada kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja kunci (IKK) serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kapasitas fiskal kita kan turun lebih dari Rp200 miliar. Akhirnya kami harus memprioritaskan anggaran untuk indikator kinerja kunci (IKK). Sehingga kami menyortir mana kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan tujuan,” katanya.
Efisiensi Dipilih Ketimbang WFH
Pemkab Bantul menilai strategi efisiensi anggaran lebih efektif dibandingkan opsi penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN. Selain belum adanya standar operasional prosedur (SOP), sistem kerja jarak jauh dinilai belum siap diterapkan secara optimal.
“Kami belum punya SOP dan metode WFH. Sehingga sampai hari ini itu (WFH) bukan pilihan kami. Efisiensi ya memfokuskan anggaran yang berkurang ini untuk kegiatan yang memunyai sebab akibat yang nyata,” ucapnya.
Kebijakan ini diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bantul.
Dengan fokus pada program prioritas, pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas pelayanan publik meski ruang fiskal semakin terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
