Amerika-China sedang Perang Dagang, Pemerintah Sebut Indonesia Ada di Posisi Ini

2. UANG

Pemerintah China memperingatkan negara-negara agar tidak lemah dalam menghadapi perang tarif Trump.

Senin, 21 Apr 2025 17:14:00

Amerika-China sedang Perang Dagang, Pemerintah Sebut Indonesia Ada di Posisi Ini (©merdeka.com)

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, memastikan Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan balasan terhadap Pemerintah China maupun Pemerintah AS terkait kebijakan tarif impor.

"Terkait dengan pemerintah RRT saya rasa Indonesia dan RRT juga kita sama-sama junjung tinggi ya prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendag, Jakarta, Senin (21/4).

Meskipun kedua negara super power itu sedang perang dagang, Indonesia tetap akan melanjutkan kerjasama perdagangan antara pemerintahan Xi Jinping ataupun Donald Trump. Untuk itu, ucap Djatmiko, negosiasi menjadi Langkah terbaik yang diambil pemerintah saat ini untuk menghadapi respons yang akan muncul sebagai dampak dari perang dagang.

"Pemerintah Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra utama kita itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Kalaupun ada isu ya di lapangan selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan," tegasnya.

Djatmiko pun enggan merespons ancaman pemerintah China yang akan membalas negara-negara yang membangun negosiasi dengan Amerika terkait kebijakan tarif impor.

Dilansir AFP, belum ada informasi lebih lanjut terkait sanksi yang akan diberikan China bagi negara-negara yang membangun negosiasi dengan Amerika Serikat.

"China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China," sebut juru bicara Kementerian Perdagangan China.

Pemerintah China memperingatkan negara-negara agar tidak lemah dalam menghadapi perang tarif Trump. Negeri Tirai Bambu mengingatkan jika negara berhak berjuang atas kepentingan pribadi.

"Pelunakan tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi amat tidak terhormat," imbuh juru bicara tersebut.