Pemeriksaan ibu hamil. - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia memang menunjukkan tren menurun, namun capaian tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pakar kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai diperlukan langkah yang lebih agresif, mulai dari pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan hingga perbaikan sistem rujukan guna menekan risiko kematian ibu saat hamil maupun melahirkan.
Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat AKI Indonesia berada di angka 144 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut memang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih dua kali lebih tinggi dibanding target SDGs 2030 yang menetapkan AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Eugenius Phyowai Ganap, mengatakan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu harus menjadi prioritas karena waktu yang tersisa menuju target SDGs hanya sekitar lima tahun.
"Artinya, dalam lima tahun ke depan kita masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai target tersebut," kata Phyowai, Senin (15/6/2026).
Menurut Phyowai, tingginya AKI tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab. Penanganannya membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas, hingga efektivitas sistem layanan kesehatan.
Ia menegaskan, keberadaan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan dapat berjalan optimal. Selain itu, kemampuan mendeteksi risiko sejak dini juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
"Kita membutuhkan sistem kesehatan yang resilien. SDM yang baik tidak akan optimal apabila sarana-prasarana tidak memadai atau sistem rujukan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemampuan deteksi dini juga menjadi faktor yang sangat penting," tegasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, lanjut Phyowai, telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis kandungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang membutuhkan pengawasan lebih kuat.
Menurutnya, dibutuhkan mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas agar tenaga kesehatan yang telah memperoleh pendidikan maupun penugasan dapat menjalankan kewajibannya sesuai kebutuhan daerah.
"Diperlukan mekanisme reward and punishment yang jelas agar tenaga kesehatan yang telah mendapat pendidikan dan penugasan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan daerah," ujarnya.
Three Delays Masih Menjadi Ancaman Keselamatan Ibu
Phyowai menjelaskan, perbedaan AKI di berbagai daerah tidak semata-mata dipengaruhi kondisi perkotaan atau pedesaan. Salah satu persoalan yang masih sering terjadi adalah faktor keterlambatan penanganan atau yang dikenal sebagai three delays.
Keterlambatan pertama berkaitan dengan kemampuan keluarga maupun fasilitas kesehatan tingkat dasar dalam mengenali tanda bahaya dan melakukan deteksi dini terhadap risiko kehamilan.
Sementara itu, keterlambatan kedua terjadi ketika pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tetapi terkendala transportasi maupun akses menuju rumah sakit rujukan.
"Hambatannya bisa berbeda-beda. Di Papua misalnya karena faktor geografis, sementara di kota besar bisa karena kemacetan. Bahkan banyaknya pilihan rumah sakit kadang justru menimbulkan kebingungan dalam menentukan tempat rujukan yang tepat," tandasnya.
Padahal, menurut Phyowai, kasus kegawatdaruratan obstetri memiliki golden period atau periode emas yang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi sehingga setiap keterlambatan berpotensi meningkatkan risiko kematian.
Prakonsepsi Dinilai Kunci Menekan Risiko Kematian Ibu
Lebih lanjut, Phyowai menerangkan bahwa AKI dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Karena itu, pengendalian angka kelahiran dan perencanaan kehamilan menjadi bagian penting dalam strategi penurunan AKI.
Ia menilai penggunaan kontrasepsi dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau unwanted pregnancy sehingga risiko kesehatan ibu dapat ditekan sejak awal.
Saat ini, penyebab utama kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, serta infeksi. Namun, muncul pula tren baru berupa meningkatnya kasus kematian akibat penyakit penyerta yang baru diketahui saat kehamilan berlangsung.
"Sekarang mulai muncul tren peningkatan kematian akibat penyebab lain, misalnya penyakit jantung bawaan yang baru terdeteksi saat kehamilan," jelasnya.
Karena itu, Phyowai menekankan pentingnya pelayanan kesehatan prakonsepsi (pre-conception care) sebagai langkah preventif sebelum seorang perempuan merencanakan kehamilan. Melalui pemeriksaan tersebut, berbagai faktor risiko kesehatan dapat dikenali lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kehamilan terjadi.
"Idealnya, seorang perempuan memeriksakan kondisi kesehatannya terlebih dahulu sebelum merencanakan kehamilan agar berbagai faktor risiko dapat dideteksi dan ditangani sejak awal," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
