Harianjogja.com, JAKARTA—Platform video YouTube mulai menguji teknologi deteksi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditujukan untuk melindungi pejabat pemerintah, kandidat politik, serta jurnalis dari penyalahgunaan kemiripan wajah dalam konten sintetis. Fitur ini dirancang untuk menekan potensi hoaks dan manipulasi identitas di ruang publik digital.
YouTube memperkenalkan sistem baru yang memungkinkan kelompok tertentu, termasuk pejabat pemerintahan, kandidat politik, dan jurnalis di Amerika Serikat, mengidentifikasi penggunaan wajah mereka dalam konten AI yang tidak sah. Melalui mekanisme ini, peserta program uji coba dapat melacak kemunculan wajah mereka pada video yang dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Apabila ditemukan penggunaan kemiripan wajah tanpa izin, individu yang terdampak dapat mengajukan permintaan penghapusan video kepada platform. Langkah ini menjadi bagian dari upaya YouTube untuk memitigasi risiko manipulasi konten yang menargetkan tokoh publik dalam percakapan sipil global.
Vice President of Government Affairs and Public Policy YouTube, Leslie Miller, menilai teknologi tersebut penting untuk menjaga integritas percakapan publik di ruang digital. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi AI untuk meniru identitas seseorang berpotensi menimbulkan dampak besar, terutama bagi individu yang berada di lingkungan pemerintahan maupun sektor publik.
“Ekspansi ini benar-benar mengenai integritas percakapan publik. Kami tahu bahwa risiko impersonasi AI sangat tinggi bagi mereka di ruang sipil,” kata Miller dilansir dari TechCrunch, Rabu, (11/3/2026).
Secara teknis, sistem pendeteksi kemiripan wajah tersebut mengadopsi prinsip yang mirip dengan Content ID, teknologi otomatis yang selama ini digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta pada konten video. Bedanya, fitur terbaru ini difokuskan pada pemindaian wajah yang disimulasikan atau direkonstruksi menggunakan perangkat AI.
Untuk dapat bergabung dalam program uji coba tersebut, peserta diwajibkan melalui proses verifikasi identitas. Mereka harus mengunggah foto diri atau swafoto (selfie) serta kartu identitas resmi pemerintah sebagai bukti keaslian identitas sebelum dapat mengakses sistem pemantauan tersebut.
Setelah akun terverifikasi, pengguna dapat memeriksa setiap kecocokan visual yang terdeteksi oleh sistem di seluruh platform. Dengan begitu, mereka memiliki kendali lebih besar untuk menilai apakah kemunculan wajah mereka dalam sebuah video melanggar kebijakan privasi atau tidak.
Selain mendeteksi kemiripan wajah, YouTube juga sedang mengeksplorasi teknologi yang memungkinkan pencegahan unggahan video bermasalah sebelum tayang di platform. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan model monetisasi baru yang memungkinkan tokoh publik memperoleh pendapatan apabila kemiripan wajah mereka digunakan dalam konten tertentu, serupa dengan mekanisme lisensi hak cipta audiovisual.
Meski demikian, YouTube menegaskan bahwa tidak semua permintaan penghapusan konten akan langsung disetujui. Setiap laporan tetap akan ditinjau secara menyeluruh berdasarkan pedoman kebijakan privasi agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi.
Platform tersebut juga memastikan bahwa konten yang bersifat parodi, nilai berita, maupun kritik politik tetap dilindungi sebagai bentuk ekspresi yang sah. YouTube menyatakan akan menerapkan teknologi ini secara hati-hati agar tidak menghambat ruang diskusi publik yang kritis.
Vice President of Creator Products YouTube, Amjad Hanif, menambahkan bahwa platform juga akan menyesuaikan sistem pelabelan untuk konten yang dibuat dengan teknologi AI. Tingkat visibilitas label akan ditentukan berdasarkan sensitivitas topik dalam video tersebut.
Untuk konten yang membahas isu sensitif, label peringatan akan ditampilkan secara mencolok pada bagian depan video. Sebaliknya, untuk konten berisiko rendah seperti animasi atau kreasi digital ringan, label kemungkinan hanya akan disematkan pada kolom deskripsi video.
YouTube menilai tidak semua konten yang memanfaatkan teknologi AI memerlukan peringatan visual yang mencolok apabila penggunaan teknologi tersebut tidak memengaruhi substansi utama video.
Data dari pengujian awal terhadap sekitar 4 juta kreator menunjukkan bahwa jumlah permintaan penghapusan konten terkait kemiripan wajah masih relatif rendah. Sebagian besar kasus yang ditemukan justru dinilai bersifat tidak berbahaya atau bahkan mendukung aktivitas kreatif dan bisnis para kreator.
Dalam konteks regulasi, YouTube juga menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang NO FAKES Act di tingkat federal Amerika Serikat. Regulasi tersebut bertujuan mengatur penggunaan teknologi AI dalam menciptakan rekreasi suara maupun visual seseorang tanpa persetujuan yang sah.
Ke depan, YouTube berencana memperluas kemampuan teknologi ini tidak hanya pada deteksi wajah, tetapi juga pada pengenalan suara serta perlindungan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadapi ancaman media sintetis yang semakin berkembang di era kecerdasan buatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
