Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (kedua dari kiri) memaparkan mengenai penyebab banjir yang terjadi di Bantul. Paparan tersebut disampaikan dalam kunjungannya di Embung Imogiri 2, Minggu (20/4/2025). Harian Jogja - Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan penyebab banjir di Bantul pada akhir Maret lalu. Hanif menduga pengurangan landscape tutupan lahan hutan di DIY menjadi penyebabnya.
"Kami dengan [Dinas] lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten menganalisa landscape. Dari situ ada perubahan tutupan hutan yang cukup signifikan di daerah aliran sungai [das]," katanya di Embung Imogiri 2, Bantul, Minggu (20/4/2025).
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat luas tutupan lahan hutan di DIY mencapai 18.000 hektare sebelum 2010. Kemudian, saat ini luas tutupan lahan hutan menurun menjadi 9.000 hektare.
Hanif menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan aktivitas penambangan di sekitar DAS. Dia menyebut ada enam aktivitas penambahan yang masih akan diawasi karena dinilai menyebabkan perubahan landscape DAS. Aktivitas penambangan tersebut dinilai menyebabkan sedimentasi di sana.
Menurut Hanif, kondisi tersebut menyebabkan banjir di Bantul pada akhir Maret lalu. Menurutnya, curah hujan yang terjadi saat itu terbilang tinggi berkisar 150 milimeter (mm) per hari.
Padahal intensitas curah hujan yang masuk dalam kategori sangat lebat berkisar 100–150 mm per hari.
Hanif pun menilai perubahan landscape dan aktivitas penambangan di DAS perlu ditangani untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari.
Nantinya, Hanif menyebut akan mengerahkan pengawas lingkungan untuk mengkaji lebih lanjut penyebab perubahan landscape tutupan lahan hutan di DIY dan aktivitas penambangan di DAS. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang ada di Bantul.
"Saya, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi akan melakukan pengawasan lingkungan," katanya.
BACA JUGA: Viral Teguran Wapres Gibran Soal Mafia Pangan, Ini Penjelasan Menteri Pertanian
Sementara Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menilai banjir yang terjadi pada akhir Maret lalu, harus dilihat dari berbagai sisi antara lain perubahan landscape karena alih fungsi tutupan vegetasi. "Itu terbukti mengakibatkan terjadinya banjir, seperti di Jakarta," katanya.
Dia menambahkan Bantul yang merupakan bagian hilir dari seluruh aliran air di Jogja, maka perubahan landscape tersebut menurutnya perlu dilihat dalam cakupan wilayah yang lebih luas.
"Perubahan landscape di Sleman, dan Kota [Jogja] juga tidak dapat dipisahkan dari peristiwa banjir di Bantul, karena Bantul hilirnya," katanya.
Di menyampaikan nanti Kementerian Lingkungan Hidup akan menerjunkan pengawas lingkungan untuk mengevaluasi perubahan landscape di DIY. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyoroti perubahan landscape karena aktivitas pertambangan, dan perumahan.
"Ini semata-mata untuk mengendalikan lingkungan dalam jangka panjang," katanya.
Halim pun berharap agar perubahan landscape di DIY tidak meningkat secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Karena menurutnya, perubahan landscape tersebut akan berpengaruh ke Bantul.
"Tutupan vegetasi hari ini yang masih cukup lumayan saja sudah terjadi banjir yang demikian besar, apalagi perubahan landscape terus menerus terjadi, kita tidak bisa membayangkan banjir di masa depan seperti apa," katanya.
Selama ini, Bantul sebagai daerah yang berada di bagian hilir DIY telah memiliki Embung Imogiri 1 dan 2 yang ada di Wukirsari. Dua embung tersebut digunakan sebagai sarana preservasi agar air tanah terisi kembali dan dapat mengendalikan banjir dari luapan Kali Celeng. Namun, selama ini Kali Celeng meluap setiap tahun.
"Ternyata upaya ini masih belum cukup untuk menghambat banjir, nyatanya kemarin masih banjir," katanya.
Halim pun meyakini perubahan landscape di DIY menjadi pemicu banjir di Bantul. Halim menuturkan pernah ada kejadian saat Bantul tidak hujan, namun Sleman dan Kota Jogja hujan lalu menyebabkan banjir di Bantul. Hal itu menurutnya disebabkan terjadi perubahan landscape di dua wilayah tersebut.
"Adanya alih fungsi [lahan] yang tidak terkendali, terutama pertambangan," katanya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DIY, Kusno Wibowo menuturkan luas tutupan lahan hutan di DIY telah masih memenuhi ketentuan yaitu mencapai lebih dari 30,3% dari total luas DIY. Meski begitu, Kusno tidak menampik terjadi penurunan luas tutupan lahan hutan di DIY dengan adanya pembangunan “Namun kami ada program untuk rehabilitasi lahan dengan penanaman kembali,” katanya.
Dia pun menuturkan aktivitas wisata yang menggunakan hutan di DIY telah memenuhi ketentuan penggunaan. Pengelola wisata selama ini dinilai tidak mengubah kontur dan melakukan penembangan pohon yang tidak sesuai aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
