Target 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru Dinilai Sulit Tercapai

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah membidik pembukaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam sasaran pembangunan berkualitas pada dokumen RAPBN 2027. Target tersebut berjalan beriringan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5%, peningkatan proporsi pekerjaan formal menjadi 40,81%, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,30% hingga 4,87%.

Namun, target hingga 3,49 juta pekerjaan baru dinilai menghadapi tantangan besar. Persoalannya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target tersebut sulit dicapai, terutama untuk angka tertinggi.

“Angka 2,57 juta saja sudah membutuhkan kondisi ekonomi yang relatif kuat, sementara 3,49 juta sangat optimistis jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi dan investasi kita saat ini,” kata Yusuf ketika diihubungi, Jumat (28/8/2026).

Ada 7,2 Juta Pengangguran yang Harus Ditangani

Menurut Yusuf, target penciptaan lapangan kerja harus dilihat bersamaan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan peningkatan pekerjaan formal. Kesempatan kerja baru perlu diperluas agar ketiga target tersebut dapat dicapai secara bersamaan.

Setiap tahun, sekitar 1,5 juta hingga 2 juta orang masuk ke pasar kerja. Karena itu, sebagian pekerjaan baru yang tercipta berpotensi lebih dulu terserap untuk menampung tambahan angkatan kerja tersebut.

Di sisi lain, jumlah pengangguran masih berada di kisaran 7,2 juta orang atau setara dengan TPT 4,65% per Mei 2026. Kondisi itu membuat pemerintah menghadapi dua tekanan sekaligus.

“Pemerintah harus menampung angkatan kerja baru sekaligus mengurangi pengangguran yang sudah ada. Bebannya cukup besar,” imbuhnya.

Investasi Besar Belum Tentu Serap Banyak Tenaga Kerja

Tantangan lain datang dari struktur investasi. Menurut Yusuf, masuknya investasi dalam jumlah besar belum otomatis meningkatkan daya serap tenaga kerja karena banyak investasi baru mengarah ke sektor padat modal, termasuk hilirisasi.

Nilai investasi di sektor tersebut memang besar. Namun, kebutuhan tenaga kerja tidak selalu tinggi karena proses produksi semakin mengandalkan mesin dan teknologi.

Yusuf memperkirakan setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan sekitar 350.000 hingga 450.000 pekerjaan bersih. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,8% dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja lebih dari 3 juta.

“Target 3,49 juta membutuhkan perubahan komposisi pertumbuhan ke sektor yang lebih padat karya,” lanjut Yusuf.

Sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, pariwisata, agroindustri, dan UMKM dinilai memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja lebih tinggi. Namun, kemampuan sektor tersebut tetap bergantung pada daya beli masyarakat, biaya produksi, suku bunga, permintaan ekspor, serta kepastian usaha.

Jika berbagai kondisi tersebut tidak mendukung, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan perekrutan. Belanja pemerintah juga tidak serta-merta menghasilkan pekerjaan permanen jika tidak diikuti investasi dan ekspansi sektor swasta.

Bukan Sekadar Menambah Orang Bekerja

Selain jumlah, kualitas pekerjaan menjadi perhatian karena pemerintah juga menargetkan peningkatan proporsi pekerja formal.

Yusuf menilai turunnya angka pengangguran belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan pembangunan kualitas tenaga kerja apabila penurunan tersebut banyak didorong oleh pekerjaan informal.

“Pekerjaan yang dihitung seharusnya bukan hanya pekerjaan yang membuat seseorang berstatus bekerja, tetapi pekerjaan yang memberikan jam kerja memadai, pendapatan layak, dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf menilai target 2,57 juta pekerjaan baru masih mungkin dicapai apabila perekonomian cukup kuat. Namun, pencapaian 3,49 juta pekerjaan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang melampaui sasaran pemerintah, investasi yang lebih besar di sektor padat karya, serta keberanian perusahaan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Ekonomi Hijau Jadi Peluang Lapangan Kerja Baru

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah melihat transisi menuju ekonomi hijau sebagai salah satu ruang baru untuk memperluas kesempatan kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan perubahan struktur ekonomi membuka peluang baru karena Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Namun, peluang tersebut perlu disertai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

“Peluang transisi ini sangat besar karena Indonesia memiliki modal ketenagakerjaan yang melimpah,” kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).

Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, lanjut dia, memproyeksikan potensi pekerjaan hijau alias green jobs di Indonesia mencapai sekitar 3,88 juta orang.

Seiring potensi tersebut, Kemnaker tengah menyiapkan penyesuaian standar kompetensi. Langkah itu termasuk program peningkatan keterampilan dan pelatihan kembali bagi tenaga kerja yang telah berada di dunia kerja.

Kemnaker juga menyiapkan lima pilar kebijakan, yakni penguatan informasi pasar kerja, pembaruan standar kompetensi, pengembangan pelatihan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan industri, penguatan mekanisme pencocokan dan penempatan kerja, serta penyediaan perlindungan dan pekerjaan layak.

Dalam skema tersebut, pemerintah berperan menyiapkan kebijakan, data, insentif, dan perlindungan. Sementara dunia usaha dan industri diharapkan menyampaikan kebutuhan kompetensi, menyediakan fasilitas pemagangan, serta membuka kesempatan kerja.

“Dengan kesiapan SDM, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan berbagai pihak, perubahan menuju ekonomi hijau diharapkan memberi manfaat yang lebih luas bagi pekerja dan masyarakat Indonesia,” tutur Afriansyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com