Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu. - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—Persiapan pembangunan sekolah khusus olahraga setingkat SMA/SMK di DIY didorong mulai dipercepat pada 2027 agar target pendiriannya pada 2028 sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Olahraga DIY dapat tercapai. Salah satu langkah yang diusulkan ialah penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun depan.
Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu mengatakan penyusunan DED menjadi tahapan penting agar pembangunan sekolah khusus olahraga sudah memiliki progres nyata pada 2027.
"Perda Olahraga DIY itu tahun 2028 harus punya. Maka di 2027, saya ingin itu sudah ada DED-nya," kata Dwi, Minggu (2/8/2026).
Menurut Dwi, kawasan Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) menjadi salah satu lokasi yang layak dipertimbangkan karena masih memiliki lahan yang cukup luas. Pemanfaatan kawasan tersebut dinilai dapat menekan kebutuhan anggaran karena tidak memerlukan pengadaan lahan baru.
"Supaya nanti kita berhemat anggaran, itu di BPO. BPO luas, masih luas, kalau umpamanya harus membangun, tinggal sedikit pembiayaannya," ujarnya.
Ia berharap kajian pembangunan sekolah khusus olahraga dapat diselesaikan sepanjang 2027 sebagai dasar penyusunan DED. Setelah desain teknis tersedia, kemampuan anggaran Pemerintah Daerah DIY dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tahapan pembangunan berikutnya.
"Paling tidak, karena ini kewenangannya Komisi D, sudah ada progres. Walaupun baru sampai kepada DED," katanya.
Sekolah khusus olahraga tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet sejak usia sekolah sehingga pengembangan prestasi olahraga di DIY dapat dilakukan secara lebih terarah.
Dwi juga menyinggung rencana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang menyiapkan sekolah olahraga mulai jenjang SD hingga sekolah guru olahraga. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kebutuhan pembinaan atlet melalui jalur pendidikan.
Selain mendorong pembangunan di tingkat provinsi, Dwi mengusulkan agar sekolah khusus olahraga juga dikembangkan di setiap kabupaten/kota di DIY untuk memperkuat pembinaan atlet berbasis wilayah. "Kalau saya, setiap kabupaten/kota ada. Empat kabupaten/kota, paling tidak satu-satu," ucapnya.
Di sisi lain, Komisi D DPRD DIY juga mendorong adanya intervensi kebijakan untuk menyelamatkan sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah peserta didik, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat terbatas. Skema dukungan anggaran hingga kolaborasi dengan dunia usaha dinilai perlu dipikirkan agar sekolah tetap bertahan sekaligus mampu menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
Peluang dukungan tersebut dapat dibahas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027 yang saat ini sedang berjalan. Yayasan sekolah didorong mengajukan proposal kebutuhan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan anggaran pendidikan.
R.B. Dwi Wahyu, mengatakan sekolah swasta yang tengah mengalami keterpurukan tidak bisa dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian. Pemerintah perlu melihat kondisi masing-masing sekolah dan menyiapkan bentuk pendampingan yang sesuai, termasuk melalui kebijakan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
