Ilustrasi kekerasan anak. - Pixabay/Ulrike Mai
Harianjogja.com, BANTUL—Kasus dugaan kekerasan yang menimpa anak-anak di sebuah daycare kawasan Umbulharjo, Kota Jogja, memicu reaksi keras dari Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Bantul. Ketua Satgas PPA Bantul, M. Zainul Zain, menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi alarm bagi para orang tua untuk lebih selektif dan tidak sembarangan dalam memilih lembaga pengasuhan.
Menurut Zainul, pengawasan terhadap tempat penitipan anak saat ini masih menjadi celah yang perlu diperkuat secara sistemik, baik oleh orang tua sebagai konsumen maupun pemerintah selaku regulator. Ia menyoroti fenomena tindakan kekerasan yang sering kali disamarkan dengan alasan pembentukan karakter.
“Sering terjadi dengan dalih mendidik atau mendisiplinkan, tetapi justru muncul kekerasan, baik verbal, psikis maupun fisik,” ungkapnya pada Selasa (28/4/2026).
Selektivitas Jelang Tahun Ajaran Baru
Memasuki periode persiapan tahun ajaran baru, Zainul mengingatkan para orang tua agar tidak hanya terfokus pada kemegahan fasilitas atau latar belakang pendidikan pengasuh secara administratif saja. Pengecekan mendalam terhadap pola pengasuhan harian menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum menitipkan anak.
Ia menekankan bahwa lembaga yang dipilih harus memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keluarga serta mampu menjamin keamanan fisik dan mental anak secara nyata. Orang tua diminta untuk proaktif mencari tahu siapa yang akan berinteraksi langsung dengan anak mereka setiap harinya.
“Pastikan betul anak aman, tahu aktivitasnya, siapa pengasuhnya, dan bagaimana pola pengasuhannya,” tegas Zainul.
Lemahnya Pengawasan dan Legalitas Lembaga
Zainul juga mengkritisi masih banyaknya orang tua yang mudah terkecoh oleh tampilan luar atau promosi media sosial yang terlihat profesional. Padahal, praktik di balik pintu tertutup lembaga tersebut bisa saja sangat jauh dari apa yang diiklankan.
Selain peran orang tua, ia mempertanyakan kinerja pengawasan dari instansi terkait yang membuat lembaga tanpa izin resmi dapat beroperasi dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi. Menurutnya, pemerintah harus lebih waspada dalam memantau legalitas dan operasional daycare di lapangan, sementara warga diharapkan berani melaporkan jika menemukan kejanggalan.
Komitmen Perlindungan Anak Kolektif
Perlindungan anak ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga para pegiat perlindungan anak. Zainul mengakui adanya rasa tanggung jawab moral bagi pihaknya seusai peristiwa kekerasan ini mencuat ke publik tanpa terdeteksi lebih awal.
“Kami juga merasa bertanggung jawab, kenapa selama ini tidak bisa mendeteksi adanya kekerasan tersebut,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
