Ilustrasi kekeringan - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sedikitnya 12 kapanewon di Gunungkidul rawan kekeringan di musim kemarau tahun ini. Upaya droping sudah dipersiapkan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonnstruksi, BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto mengatkaan, sudah membuat peta rawan kekeringan di musim kemarau 2026. Program ini dilaksanakan menjadi bagian dari upaya mitigasi kebencanaan milik pemkab.
Hasil kajian yang dilakukan terdapat 12 kapanewon yang warganya berpotensi kesulitan mendapatkan air bersih. Wilayah ini meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo. Selain itu, ada Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semanu dan Ponjong.
Menurut dia, potensi kerawanan tersebut tidak sembarangan ditetapkan. Pasalnya, mengacu pada data kekeringan di tahun lalu, dimana 12 kapanewon ini meminta bantuan air bersih ke BPBD.
“Selain itu, potensi juga mengacu pada kajian Risiko bencana di 2025. Salah satunya berkaitan dengan Risiko kekeringan, analisis kerawanan dan lainnya,” kata Nanang, Rabu (17/6/2026).
Dijelaskannya, untuk menghadapi dampak dari kemarau di tahun ini, BPBD Gunungkidul sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan yang tertuang dalam Surat Keputusan No.154/KPTS/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
“Status siaga bencana hidrometeorologi kekeringan ini berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026,” kata dia.
Menurut Nanang, adanya potensi warga yang mengalami kesulitan air bersih, maka BPBD sudah mengalokasikan anggaran droping air sebanyak 1.500 tangki. Meski demikian, proses penyaluran diprioritaskan menggunakan anggaran milik kapanewon terlebih dahulu.
“Kita akan membantu droping setelah pagu anggaran di kapanewon habis,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono menambahkan, untuk 12 kapanewon yang rawan terdampak kekeringan sudah dilakukan antisipasi dengan mengalokasikan anggaran droping secara mandiri. “Jadi dana droping tidak hanya di BPBD, tapi juga ada di 12 kapanewon di Gunungkidul. Kapanewon yang tidak memiliki anggaran droping terdiri dari Wonosari, Playen, Saptosari, Karangmojo, Semin dan Ngawen,” katanya.
Berdasarkan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2024 yang meminta untuk pelaksanaan droping air diprioritaskan menggunakan anggaran milik kapanewon. Adapun anggaran BPBD sebagai Cadangan dan baru digunakan setelah anggaran di kapanewon habis.
“Biar tidak terjadi tumpang tindih bantuan, makanya penyaluran air bersih menggunakan dana milik kapanewon terlebih dahulu,” katanya.
Terpisah, Panewu Purwosari, Subiyantoro mengatakan, wilayahnya termasuk daerah yang terkena dampak musim kemarau karena ada warga di sejumlah kalurahan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, pihaknya rutin tiap tahun mengalokasikan anggaran droping ke warga yang membutuhkan.
Total anggaran yang disediakan di 2026 sebesar Rp79,6 juta. Meski demikian, ia mengakui hingga sekarang belum menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat. “Masih belum karena penyalurah baru dilaksanakan mulai Juli mendatang. Biasanya fokus bantuan dilakukan untuk warga di Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo,” kata Subiyantoro. (David Kurniawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
