Penderitaan Palestina Meningkat, PM Inggris Janji Tak Akan Diam

Warga Palestina melihat-lihat kerusakan akibat serangan udara Irael di daerah El-Remal di Kota Gaza, Jalur Gaza, Palestina. Naaman Omar/apaimages/WAFA via Wikimedia Commons\r\n\r\n

Harianjogja.com, LONDON— Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan tidak akan tinggal diam melihat penderitaan warga Palestina yang terus meningkat. Dia juga memperingatkan prospek solusi dua negara di Timur Tengah kini menghadapi ancaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Burnham pada Selasa (8/9/2026), setelah Inggris bersama sejumlah negara mengumumkan langkah pembatasan perdagangan terhadap barang dari permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional.

"Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata," tulis Burnham di akun media sosial X.

Burnham mengatakan langkah-langkah yang baru diumumkan pemerintah Inggris merupakan tindakan yang telah diperhitungkan dan diarahkan secara khusus. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan terhadap kebijakan Israel yang dinilai tidak dapat diterima.

"Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel," katanya.

Dia kembali menegaskan pandangannya bahwa penderitaan rakyat Palestina merupakan "noda pada hati nurani dunia."

Inggris Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara

Burnham juga mengingat kembali pernyataannya sebelum menjabat sebagai perdana menteri. Saat itu, dia menilai respons Inggris terhadap persoalan tersebut "terlalu lambat dan sama sekali tidak memadai."

"Itulah sebabnya saya berkomitmen untuk mengubah pendekatan pemerintah. Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus bertambah dan prospek solusi dua negara - harapan terbaik bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini - mendapat ancaman," katanya.

Sikap tersebut sejalan dengan langkah Inggris bersama sejumlah negara Eropa dan Kanada pada Selasa (8/9). Sebelas negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, serta Kanada, mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional.

Pemerintah Inggris juga menyatakan perlu adanya tindakan untuk menjaga prospek solusi dua negara. Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pemerintah Inggris pada 8 September, Inggris, Prancis, Kanada dan sejumlah negara lainnya menyebut perluasan permukiman serta kekerasan pemukim sebagai ancaman terhadap solusi tersebut.

Rencana Pembangunan Permukiman Israel Jadi Sorotan

Langkah baru Inggris tersebut menyusul rencana Israel untuk membangun 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan.

Rencana itu memicu kecaman luas dari komunitas internasional karena semua permukiman di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Data PBB menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak pendudukan Israel telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya". Lebih dari 1.400 serangan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti tercatat hanya pada tahun 2026 saja.

Sekitar 750.000 warga pendudukan Israel tinggal di 516 permukiman dan pos terdepan ilegal di wilayah pendudukan. Mereka juga disebut hampir setiap hari melakukan upaya untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka.

Sementara itu, pemerintah Inggris menegaskan kebijakan terbaru tersebut diarahkan untuk menjaga kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Burnham sebelumnya juga menyatakan perluasan permukiman di Tepi Barat menjadi ancaman langsung terhadap prospek perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara