Harianjogja.com, JOGJA—Pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai akan lebih efektif apabila difokuskan pada sektor usaha yang produktif dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, menilai kebijakan penyaluran kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), seharusnya diarahkan kepada usaha-usaha yang mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, UMKM memiliki posisi penting dalam perekonomian DIY karena jumlahnya mencapai sekitar 98% dari total unit usaha yang ada. Keberadaan sektor ini juga menjadi tulang punggung dalam menyerap tenaga kerja di berbagai daerah.
Di sisi lain, usaha berskala besar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dari aktivitas produksi yang dijalankan. Karena itu, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan sektor usaha yang digeluti.
Sri Susilo menjelaskan sejumlah sektor UMKM yang dinilai berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian DIY antara lain usaha kerajinan, kuliner, perdagangan, hingga usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
"Prinsipnya secara umum, kredit secara umum termasuk KUR itu diberikan pada sektor yang produktif dan prospektif," ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Menurut dia, kategori usaha yang prospektif tidak selalu harus bergerak langsung di sektor pariwisata. Banyak sektor lain yang memiliki keterkaitan dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan industri wisata di DIY.
Usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga penjualan oleh-oleh memang menjadi bagian yang dekat dengan aktivitas wisata. Namun demikian, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga memiliki peluang berkembang karena menjadi pemasok kebutuhan bagi usaha-usaha yang melayani wisatawan.
"UMKM sektor pertanian itu kan tidak langsung. Tapi bahwa kemudian hasil-hasil pertanian, sayur-mayur, padi, dan sebagainya itu kan disetorkan kepada rumah makan dan sebagainya, yang rumah makan tadi melayani pariwisata," jelasnya.
Selain akses pembiayaan, Sri Susilo menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif. Ia menegaskan bahwa pelatihan saja belum cukup untuk membantu UMKM naik kelas. Pendampingan yang berkelanjutan, termasuk saat mengakses pembiayaan perbankan, dinilai lebih dibutuhkan.
Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam mendampingi pelaku UMKM. Pendampingan tersebut tidak berhenti pada pemberian materi pelatihan, tetapi juga membantu pelaku usaha hingga berhasil memperoleh kredit yang diajukan.
"Jadi kalau mendampingi pengajuan kredit ya sampai goal kreditnya. Tidak hanya pelatihan sekali jadi terus sudah cukup," katanya.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Sisi Barat, Ahmad Zaenal Bintoro, mengaku tidak mengalami hambatan saat mengajukan KUR. Fasilitas pembiayaan tersebut selama ini dimanfaatkannya untuk menambah modal usaha.
"Untuk pengajuan KUR mudah dan tidak ada kendala," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti, menyampaikan bahwa penyaluran KUR di DIY hingga Juni 2026 telah mencapai Rp2,74 triliun.
Dana tersebut telah dimanfaatkan oleh 48.290 debitur. Adapun pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat mencapai Rp36,83 miliar yang disalurkan kepada 6.801 debitur.
"Dukungan tersebut [APBN] hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran KUR dan UMi," ujarnya.
Di sisi lain, sektor perbankan DIY juga menunjukkan pertumbuhan positif. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa aset perbankan di DIY pada Januari 2026 mencapai Rp115,604 triliun atau tumbuh 3,86% secara tahunan (year on year/yoy).
Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode yang sama mencapai Rp96,854 triliun atau meningkat 4,38% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, kredit atau pembiayaan perbankan di DIY tercatat tumbuh 3,59% yoy menjadi Rp65,507 triliun. Penyaluran kredit tersebut didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar Rp16,8 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran Rp13,01 triliun, serta sektor konstruksi Rp9,7 triliun.
OJK DIY juga mencatat bahwa kredit dan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM pada Januari 2026 mencapai Rp27,538 triliun. Nilai tersebut setara dengan 42% dari total kredit atau pembiayaan perbankan yang beredar di wilayah DIY, menunjukkan peran penting sektor UMKM dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
