Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah bakal memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dan buruh dengan sejumlah kriteria di tahun 2025. Kebijakan ini berpotensi mampu meningkatkan daya beli yang tengah lesu. Namun secara jangka panjang dibutuhkan upaya lain agar pergerakan ekonomi tetap baik.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Hempri Suyatna menilai kebijakan ini positif bagi pekerja. Utamanya untuk meningkatkan daya beli kalangan pekerja.
"Menurut saya itu positif untuk para pekerja, karena itu juga akan membantu untuk selain meringankan juga akan meningkatkan daya beli para pekerja," kata Hempri pada Selasa (10/6/2025).
BACA JUGA: Cara Cek Penerima BSU 2025 Melalui Aplikasi JMO Mobile BPJS Ketenagakerjaan
Desain kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memutar tuas ekonomi secara keseluruhan. Langkah ini lanjut dia juga bisa dinilai sebagai upaya meminimalkan pengangguran yang muncul karena daya beli yang menurun.
"Kenapa muncul pengangguran karena salah satunya daya beli kita yang rendah dan akhirnya banyak produk-produk yang tidak terbeli. Ya harapannya [BSU] itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih kuat," tegasnya.
Meski punya dampak positif, Hempri mewanti-wanti agar bantuan yang dikucurkan jangan sampai tidak tepat sasaran. Dalam hal ini verifikasi yang dilakukan harus benar agar BSU agar tak salah sasaran.
"Itu kami harapkan juga ada bentuk pengawasan agar program itu tepat sasaran," lanjutnya.
Lebih jauh Hempri berpendapat harus ada sosialisasi sejak awal sehingga tidak ada mispresepsi terkait dengan program ini. Misalnya jika tidak bisa dikucurkan secara serentak kepada seluruh sasaran, harus ada sosialisasi yang jelas. Sosialisasi ini bisa meminimalkan potensi kecemburuan antar pekerja yang dapat BSU atau yang belum.
BACA JUGA: 6 Syarat Penerima dan Cara Mengecek Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2025
"Potensi-potensi kecemburuan itu yang harus diminimalkan, harus tepat sasaran," imbuh Hempri.
Sejauh ini BSU rencananya akan diberikan dua bulan yang akan dikucurkan sekaligus satu kali. Kebijakan ini terbilang bersifat jangka pendek, sementara itu dibutuhkan kebijakan jangka panjang untuk menjaga pergerakan ekonomi.
"Jangka panjang harus menumbuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik termasuk saya kira juga harus ada berbagai bentuk-bentuk upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara umum," ujarnya.
Misalnya, adanya program yang menyasar pekerja agar mereka punya tambahan penghasilan. Sektor informal bisa menjadi sampingan yang menggerakkan perekonomian.
"Misalnya pengembangan sektor informal dan sebagainya, harapannya para pekerja punya sektor-sektor informal sebagai sektor sampingan juga untuk menumbuhkan ekonomi juga," jelas Hempri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
