Harianjogja.com, JOGJA—Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama DIY terus didorong untuk memperkuat perannya sebagai penyedia air minum yang andal sekaligus kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY. Pasalnya, perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air baku ini masih berada dalam posisi rugi.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyebut bahwa PDAB memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan publik, khususnya dalam menyediakan air baku yang berkualitas dan terjangkau. Karena itu, tata kelola perusahaan harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
BACA JUGA: BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
“Langkah-langkah strategis harus dijalankan dengan prinsip transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Integritas juga harus dijaga agar PDAB mampu menjadi BUMD yang menyumbang PAD sekaligus menyediakan air minum untuk seluruh warga DIY,” ujar Andriana, Jumat (18/7/2025).
Lebih lanjut, Andriana mengatakan bahwa harapan masyarakat DIY terhadap ketersediaan air bersih secara menyeluruh perlu dijawab dengan peningkatan kinerja PDAB. Ia pun menaruh harapan PDAB bisa menjadi BUMD andalan dalam penyediaan air baku dan air minum.
Ia juga mendukung target perusahaan untuk mencapai Break Even Point (BEP) pada tahun 2027. Andriana berharap PDAB Tirtatama bisa segera menyumbangkan PAD untuk DIY pada 2027.
“Tadi disampaikan Pak Teddy (Direktur Utama PDAB) bahwa paling cepat paling cepat kita usahakan 2027 sudah BEP, sehingga ke depannya minimal kita punya gambaran bahwa PDAB Tirtatama DIY ini mulai 2027 ke depan itu akan menyumbangkan PAD kita di DIY,” tandasnya.
Direktur Utama PDAB Tirtatama, Teddy Kustriyanto Widodo, menyampaikan bahwa perusahaan tengah menghadapi tantangan serius dari sisi keuangan dan teknis. Infrastruktur distribusi air terganggu akibat proyek pembangunan jalan tol, sementara dari sisi bisnis, serapan air oleh PDAM mitra masih rendah.
“Saat ini kondisi keuangan masih defisit, sehingga diperlukan strategi efisiensi dan penyesuaian tarif agar perusahaan bisa mencapai Break Even Point pada 2027,” ungkapnya.
Salah satu persoalan utama adalah rendahnya serapan air curah oleh PDAM mitra. Dari kapasitas produksi sebesar 700 liter per detik, baru sekitar 355 liter per detik yang terserap.
Ia juga menambahkan bahwa PDAB sedang menjalani proses sertifikasi ISO 9001 dan menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
Isu integrasi antar PDAM juga menjadi sorotan. Anggota Komisi B, Imam Priyono menyarankan perlunya kajian untuk menggabungkan PDAM di kabupaten/kota menjadi satu badan usaha tingkat provinsi. Langkah ini dinilai bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan daerah.
“Integrasi PDAM kabupaten menjadi PDAM DIY bisa membuka peluang efisiensi. Ini sudah dilakukan di beberapa daerah lain seperti Sumatera Utara,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
