Luhut Sebut 50 Juta Warga Desil 1 hingga Desil 5 Bakal Terima Bansos Digital

3 hours ago 5

Luhut Sebut 50 Juta Warga Desil 1 hingga Desil 5 Bakal Terima Bansos Digital

Tangkapan layer website cekbansos.kemensos.go.id untuk cek status desil DTSEN dan penerima bansos PKH-BPNT. / cekbansos.kemensos.go.id\r\n\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Sebanyak 50 juta masyarakat miskin yang masuk desil 1–5 diproyeksikan menerima bantuan sosial (bansos) secara digital mulai 2027. Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme tersebut untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi potensi korupsi dalam penyaluran bantuan.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi bansos saat ini masih dalam tahap penguatan data. Pemerintah bekerja bersama Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan data penerima lebih tertib.

“Kalau pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kami selesaikan semua data ini supaya lebih tertib karena selama ini banyak sekali [tidak tepat sasaran],” ujarnya di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis (10/9/2026).

Menurut Luhut, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Ia menyebut lebih dari 60% penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

Bansos Akan Disalurkan Secara Cashless

Dalam skema baru tersebut, bantuan sosial tidak lagi disalurkan dalam bentuk produk maupun uang tunai. Pemerintah akan mengarahkan penyaluran langsung kepada masyarakat melalui transaksi nontunai atau cashless.

“Tidak ada lagi nanti transaksi tunai, jadi semua cashless transaction, jadi itu juga untuk mengurangi korupsi,” tuturnya.

Luhut mengatakan program digitalisasi bansos tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap implementasi program dapat diluncurkan pada Oktober 2026.

Namun, sebelum diterapkan secara nasional, pemerintah masih melakukan penguatan dan pemadanan data penerima. Dalam setahun terakhir, uji coba program telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, serta melalui piloting di 215 kabupaten.

Setelah tahap uji coba dan penguatan data selesai, program tersebut ditargetkan diterapkan secara nasional.

Warga Bisa Ajukan Sanggahan Data

Digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos juga disiapkan untuk memperbaiki persoalan data penerima bantuan. Salah satu masalah yang hendak ditekan adalah inclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bansos tetapi masuk dalam data penerima.

Sebaliknya, terdapat exclusion error, yaitu masyarakat yang berhak memperoleh bantuan tetapi tidak tercatat dalam data penerima.

Karena itu, Luhut mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan sanggahan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Masyarakat nantinya dapat mendaftar maupun memverifikasi status bantuan sosial secara digital melalui Portal Perlindungan Sosial atau Portal Perlinsos. Sistem tersebut juga memungkinkan masyarakat memverifikasi kelayakan dan mengajukan sanggah terhadap data yang dinilai tidak sesuai.

Data Kependudukan Mulai Dihubungkan

Luhut menjelaskan digitalisasi Perlinsos juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dihubungkan dan diverifikasi.

Pengintegrasian data tersebut ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bansos. Pemerintah juga menyiapkan kepemilikan rekening bank bagi masyarakat penerima bantuan.

“Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat,” tambahnya.

Menurut Luhut, digitalisasi tersebut diperkirakan mampu menghasilkan penghematan hingga Rp1.200 triliun. Dana tersebut selanjutnya dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada 50 juta masyarakat miskin.

Program ini ditargetkan mengubah pola penyaluran bantuan sosial agar lebih langsung kepada penerima, sekaligus memperbaiki pengelolaan data masyarakat miskin melalui sistem digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis

Sunartono

Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Read Entire Article
Ekonomi | Politic | Hukum | Kriminal | Literatur | SepakBola | Bulu Tangkis | Fashion | Hiburan |