Jakarta, CNN Indonesia --
Kota terbesar kedua di Inggris, Birmingham, kewalahan mengatasi lebih dari 17 ribu ton sampah tak terangkut di pinggir jalan, imbas mogok kerja pekerja sanitasi.
"Sangat disesalkan bahwa kami harus mengambil langkah ini, tetapi kami tidak dapat menoleransi situasi yang menyebabkan kerugian dan tekanan bagi masyarakat di seluruh Birmingham," kata John Cotton, pemimpin dewan kota Birmingham, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Selasa (1/4).
Foto-foto yang diambil oleh Reuters di Birmingham bulan ini menunjukkan tumpukan sampah yang tidak diangkut membludak dari tempat pembuangan sampah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perselisihan antara dewan kota dan petugas pemungut sampah bermula pada Desember 2024, ketika kelompok dagang Unite the Union mengumumkan para pemungut sampah akan mogok pada tahun 2025 untuk menentang pemotongan gaji berlebih, larangan lembur, dan penghapusan peran pemungut sampah oleh dewan.
Dalam sebuah pernyataan pada 28 Maret, dewan kota menyebut semua pekerja telah ditawari pekerjaan alternatif dengan gaji yang sama, pelatihan pengemudi atau PHK sukarela dan mengeklaim bahwa peran yang dihapuskan tersebut menimbulkan kewajiban bagi anggaran.
"Dewan kota Birmingham dapat dengan mudah menyelesaikan pertikaian ini, tetapi tampaknya mereka bersikeras memaksakan rencana penurunan pangkat dan pemotongan gaji dengan segala cara," kata Sharon Graham, sekretaris Unite the Union, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
"Jika itu berarti menghabiskan lebih banyak biaya daripada menyelesaikan pemogokan secara adil, mereka tampaknya tidak peduli."
Sejak konflik dimulai, anggota serikat pekerja telah berkali-kali memilih untuk meningkatkan aksi mogok mereka karena pemerintah kota itu mulai menggunakan pekerja sementara untuk mengambil tumpukan sampah yang semakin banyak di seluruh Birmingham. Pengangkutan sampah oleh kontraktor itu telah dihalangi oleh pekerja yang melakukan aksi mogok.
Pernyataan dewan kota dengan mendeklarasikan peristiwa ini insiden besar, diharapkan dapat mengatasi aksi mogok dan membersihkan jalan.
Sementara itu, para pekerja sanitasi mengklaim bahwa deklarasi tersebut sama saja dengan melanggar mogok kerja.
Pemerintah Inggris mengetahui adanya pemogokan tersebut, kata Menteri Komunitas Jim McMahon dalam pidatonya di parlemen pada hari Senin.
"Pengaturan yang baik telah ditetapkan bagi daerah setempat untuk meningkatkan masalah jika mereka memang membutuhkan dukungan dan pemerintah memantau situasi dengan saksama," kata McMahon, menurut kantor berita Inggris PA Media.
"Jika para pemimpin daerah di Birmingham merasa bahwa mengatasi masalah ini melampaui sumber daya yang tersedia bagi mereka dan mereka meminta dukungan nasional, tentu saja kami siap untuk menanggapi permintaan tersebut," lanjutnya.
(dis/dna)