Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—DPRD Gunungkidul berencana membentuk raperda inisiatif tentang Konservasi Sumber Daya Air. Hal ini tak lepas dari program yang digulirkan pemkab mengenai krisis air hanya agenda rutin terselenggara di setiap tahunnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti mengatakan, saat sekarang sudah memasuki musim kemarau. Sama seperti dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Gunungkidul menyiapkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
Ia berpendapat, penyaluran bantuan bukan merupakan solusi sehingga dibutuhkan terobosan agar masalah krisis air benar-benar dapat teratasi. “Jangan hanya droping atau mengebor sumur, tapi harus ada upaya pelestarian sumber daya air,” kata Ery, Jumat (25/7/2025).
Menurut dia, pelaksanaan droping hanya merupakan jangka pendek. Pasalnya, pemberian bantuan hanya menyelesaikan masalah sebentar, tapi bukan merupakan solusi permanen.
“Ini yang harus dicari solusi jangka panjang. Harapannya dengan konservasi sumber daya air, maka dengan upaya pelestarian diharapkan Cadangan air bisa meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga,” katanya.
Guna mewujudkan regulasi ini, Ery mengakui siap memasukan usulan raperda sebagai inisiatif DPRD. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian hukum pemkab agar porsi usulan bupati dikurangi dan inisiatif dewan dapat diperbanyak.
“Harapannya pembahasan perda yang diusulkan pemkab hanya perda wajib meliputi APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan, untuk pembahasan lain, porsi kepada DPRD bisa diperbanyak,” katanya.
Meski demikian, untuk masalah raperda inisisatif tentang Konservasi Sumber Daya Air baru akan dibahas di 2026. Upaya saat ini, kata dia, masih kajian maupun menyusun naskah akademis.
“Yang jelas dibahas dulu di internal DPRD. Tapi, saya yakin bisa masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah di 2026,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, meski kemarau tahun ini relatif pendek, namun tetap harus diwaspadai. Sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, saat kemarau mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih.
“Ada 13 kapanewon yang berpotensi mengalami kekeringan dan hasil koordinasi dengan BPBD sudah menyiapkan 1.500 tangki untuk disalurkan ke warga yang membutuhkan,” katanya.
Endang mendorong agar ada rencana kontinjensi kekeringan bersama dengan OPD, Masyarakat sipil serta pihak swasta untuk merespon penanggulangan kekeringan lebih sistematis dan berkelanjutan. “Jangan hanya jangka pendek saja bentuk, penanganannnya. Tapi, jangka panjang juga dipikirkan agar masalah kekeringan benar-benar bisa diatasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
