Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat akan mengerahkan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles menyusul gelombang protes atas penggerebekan yang dilakukan untuk mencari migran yang masuk secara ilegal ke wilayah AS.
Sebelumnya, operasi yang dilakukan oleh Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) untuk mengidentifikasi imigran tanpa dokumen di pusat kota Los Angeles berujung bentrokan antara aparat dan para pengunjuk rasa.
"Kami sedang menambah sumber daya saat ini. Malam ini, kami akan mengerahkan Garda Nasional. Kami akan terus menjalankan tugas kami," ujar Tom Homan, pejabat tinggi perbatasan AS, dalam wawancara dengan Fox News.
BACA JUGA: Penderita Hipertensi di Gunungkidul Wajib Cek Kesehatan Sebulan Sekali
Di saat yang sama, Gedung Putih memastikan bahwa Presiden Donald Trump telah menandatangani nota perintah pengerahan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles sebagai respons atas aksi protes yang berlangsung.
"Operasi ini sangat penting untuk menghentikan dan membalikkan arus masuk para kriminal ilegal ke Amerika Serikat. Setelah aksi kekerasan ini, para pemimpin Demokrat di California terbukti gagal total menjalankan tanggung jawab mereka melindungi warga," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karolyne Leavitt.
"Oleh karena itu, Presiden Trump menandatangani Nota Presiden untuk mengerahkan 2.000 anggota Garda Nasional demi mengatasi kondisi tanpa hukum yang dibiarkan berkembang," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karolyne Leavitt.
California selama ini dikenal sebagai basis kuat Partai Demokrat dan sering menjadi sasaran kritik dari Trump. Bulan lalu, ia sempat mengancam akan memotong dana negara bagian karena adanya atlet transgender yang ikut serta dalam kompetisi.
BACA JUGA: PT KAI Angkut 27,7 Juta Ton Barang dari Januari hingga Mei 2025
Pemerintahan Trump sebelumnya juga telah membatalkan dana sebesar 126,4 juta dolar AS (sekitar Rp1,2 triliun) yang dialokasikan untuk proyek pencegahan banjir, serta mengkritik penanganan kebakaran hutan di California.
Gubernur California Gavin Newsom pada Sabtu menyatakan bahwa negara bagian bisa saja berhenti membayar pajak federal jika pemerintahan Trump benar-benar melakukan pemotongan besar-besaran terhadap dana bantuan federal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
