Desil DTSEN Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin, Ini Kata Pakar

Harianjogja.com, JOGJA— Posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak seharusnya dipahami sebagai label mutlak yang menggambarkan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga. Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, S.E., MRDM., Ph.D., menilai pemetaan tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Susilo, kondisi finansial keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan, maupun munculnya pengeluaran mendadak. Karena itu, pembaruan data menjadi penting agar posisi desil tidak tertinggal dari kondisi nyata masyarakat.

“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” tandas Susilo dikutip Selasa (25/8).

Desil DTSEN Perlu Lebih Fleksibel

Susilo menjelaskan pemetaan sosial-ekonomi idealnya mempertimbangkan sedikitnya tiga aspek. Ketiganya meliputi ketimpangan daya beli antardaerah melalui deflator spasial, tingkat kerentanan ekonomi keluarga, serta penggunaan instrumen pengukuran yang disesuaikan dengan sasaran kebijakan.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk menentukan peringkat kesejahteraan. Sejumlah variabel dalam metode tersebut memang dirancang relatif stabil untuk menggambarkan profil sosial ekonomi masyarakat.

Namun, kondisi kehidupan keluarga tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Guncangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, bertambahnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, atau kenaikan biaya medis dapat terjadi setelah proses pendataan dilakukan.

DTSEN merupakan pangkalan data terpadu yang menggabungkan berbagai sumber informasi sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan dan pemantauan program pemerintah. Dalam struktur pemeringkatannya, masyarakat dibagi ke dalam 10 tingkatan, dari desil 1 sebagai kelompok paling rentan hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sistem tersebut bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Meski demikian, Susilo menilai pembaruan tetap perlu dilakukan secara fleksibel agar mampu menangkap perubahan kondisi rumah tangga.

Pendapatan Bukan Satu-satunya Penentu

Susilo mengatakan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilihat hanya dari nominal pendapatan. Kondisi finansial keluarga juga berkaitan dengan kepemilikan aset, tabungan, jumlah anggota keluarga yang ditanggung, sektor pekerjaan, beban utang, serta akses terhadap sarana dasar.

Karena itu, satu angka desil belum tentu mampu menggambarkan keseluruhan kondisi sebuah keluarga, terutama ketika terjadi perubahan ekonomi setelah pendataan dilakukan.

“Pendapatan sebenarnya hanya salah satu bagian dari kesejahteraan. Kita juga perlu melihat apakah keluarga memiliki aset dan tabungan, berapa banyak tanggungannya, apakah pekerjaannya tetap atau informal, apakah memiliki utang, serta bagaimana aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. DTSEN sudah menggunakan banyak variabel, tetapi pada akhirnya seluruh informasi tersebut menghasilkan satu angka. Kondisi lain seperti kerentanan ekonomi bisa saja belum sepenuhnya terlihat,” ujarnya.

Menurut Susilo, kerentanan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih dalam penyempurnaan sistem pemetaan. Rumah tangga yang terlihat relatif mapan dapat mengalami penurunan kesejahteraan secara cepat ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Beban medis yang muncul tiba-tiba atau kehilangan mata pencaharian, misalnya, dapat mengurangi daya beli keluarga. Jika perubahan tersebut terlambat masuk ke dalam pangkalan data, posisi desil yang tercatat berisiko tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya.

Biaya Hidup Tiap Daerah Berbeda

Selain perubahan kondisi di dalam rumah tangga, faktor wilayah juga dinilai penting dalam mengukur kesejahteraan. Susilo menilai perbedaan struktur harga dan kebutuhan pokok membuat nominal pengeluaran yang sama belum tentu memiliki daya beli yang setara di setiap daerah.

“Dua keluarga yang kondisi ekonominya hampir sama bisa saja masuk ke desil yang berbeda hanya karena berada di sekitar batas kelompok. Selain itu, biaya hidup setiap daerah berbeda. Pengeluaran Rp4 juta di Jakarta belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan Rp4 juta di daerah lain. Karena itu, perbedaan kondisi antarwilayah juga penting diperhitungkan,” tegas Susilo.

Ia menyebut mekanisme deflator spasial dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi perbedaan daya beli antardaerah. Dengan mekanisme tersebut, pengukuran kondisi finansial diharapkan dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah.

Desil 10 Tidak Otomatis Berarti Kaya

Susilo juga menekankan bahwa desil merupakan ukuran relatif, bukan ukuran absolut mengenai kekayaan atau kemiskinan sebuah keluarga. Angka tersebut menunjukkan posisi keluarga dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

“Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan menunjukkan seberapa kaya atau sejahtera keluarga tersebut. Misalnya, desil 10 berarti sebuah keluarga berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Namun, masuk desil 10 tidak selalu berarti keluarga tersebut tergolong kaya seperti yang dibayangkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam DTSEN, populasi masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok dengan porsi seimbang. Desil 1 mencakup 10 persen warga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, sedangkan desil 10 mencakup 10 persen kelompok teratas.

Pembagian tersebut, menurut Susilo, tetap berpotensi menyederhanakan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya beragam. Dua rumah tangga dengan kondisi finansial hampir sama dapat masuk desil berbeda apabila berada di sekitar ambang batas pemeringkatan.

Instrumen Kebijakan Harus Disesuaikan

Atas dasar itu, Susilo mendorong penggunaan data desil disesuaikan dengan tujuan masing-masing instrumen kebijakan. Indikator untuk menentukan calon penerima bantuan sosial tidak harus dibuat sama dengan instrumen yang digunakan untuk memetakan profil kesejahteraan secara umum.

“Pengukuran harus disesuaikan dengan tujuannya. Satu instrumen tidak harus digunakan untuk semua kebutuhan. Yang penting adalah memastikan indikator yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan,” jelasnya.

Ke depan, Susilo berharap pemetaan sosial ekonomi tidak hanya menggambarkan kondisi rumah tangga pada satu titik waktu. Sistem tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kerentanan sekaligus proyeksi perubahan kondisi keluarga.

Pembaruan data yang lebih fleksibel dinilai dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih responsif. Dengan begitu, pemerintah dapat menyesuaikan intervensi agar lebih tepat sasaran berdasarkan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.