Harianjogja.com, JAKARTA—China telah mengajukan rencana untuk meluncurkan sekitar 200 ribu satelit sebagai bagian dari upaya untuk bersaing dengan layanan internet satelit Starlink yang dioperasikan perusahaan milik Amerika Serikat, SpaceX. Langkah ini dilihat sebagai bagian dari persaingan global membangun jaringan komunikasi satelit berbasis orbit rendah Bumi dan memperkuat kontrol atas sumber daya frekuensi dan jalur orbit yang terbatas.
Menurut Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) untuk teknologi informasi dan komunikasi, China telah mengajukan permohonan peluncuran satelit dalam skala besar‑besaran tersebut. Permohonan itu mencakup alokasi pita frekuensi radio dan posisi orbit satelit di stasiun orbit, yang menandakan niat China untuk membangun jaringan internet satelit serupa Starlink dalam skala masif.
Hal ini menunjukkan bahwa China sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama Asia bertujuan menciptakan jaringan layanan internet satelit domestic yang dapat menyaingi dominasi Starlink di pasar global. Versi layanan seperti Starlink yang diusulkan China tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan komersial, tetapi juga untuk memperkuat cilik komunikasi dan koordinasi di area terpencil maupun perbatasan, termasuk dalam konteks keamanan dan pertahanan.
Sistem Starlink, yang dioperasikan perusahaan milik Elon Musk, SpaceX, menghubungkan ratusan ribu satelit di orbit rendah dengan perangkat penerima portabel di permukaan Bumi, sehingga menawarkan layanan internet cepat dan terjangkau. Starlink telah banyak digunakan di berbagai negara, termasuk oleh Ukraina dalam mendukung komunikasi di tengah invasi Rusia, yang menjadikannya instrumen strategis di arena konflik modern.
Data ITU menunjukkan bahwa institusi penelitian di Provinsi Hebei telah mengajukan permohonan penempatan sekitar 193.400 satelit ke jalur orbit pada Desember lalu. Pada tahun yang sama, sejumlah perusahaan komunikasi di Beijing dan Shanghai juga mengajukan izin untuk meluncurkan sedikitnya 10.000 satelit, sehingga total rencana satelit yang diajukan China mendekati 200 ribu unit. ITU sendiri mengalokasikan orbit satelit berdasarkan prinsip siapa yang lebih dulu mendaftar, sehingga kecepatan dan jumlah permohonan menjadi kunci penting dalam memperebutkan ruang orbital.
Seorang pejabat otoritas antariksa China mengatakan kepada Kyodo News bahwa frekuensi radio dan jalur orbit satelit bersifat terbatas. Menurutnya, Beijing memandang alokasi ini sebagai aset strategis yang tidak boleh diabaikan, sehingga pemerintah mendorong pengajuan permohonan penggunaan secepat mungkin untuk mengamankan posisi China di peta orbit global. Rencana itu juga sejalan dengan program pembangunan ekonomi lima tahun sampai 2030 yang menegaskan penguatan sektor teknologi dan jaringan komunikasi satelit sebagai bagian dari agenda nasional.
Penelitian yang dilakukan di Beijing terhadap cara kerja layanan Starlink di Taiwan dan kawasan sekitarnya juga mencerminkan kekhawatiran terhadap kemampuan sistem satelit dalam bidang pengintaian dan pengumpulan intelijen. Ada persepsi bahwa jaringan seperti Starlink dapat membantu AS dalam memperkuat kemampuan komunikasi dan informasi di wilayah sekitar Taiwan, yang menjadi area sensitif dalam dinamika geopolitik Tiongkok–Amerika Serikat.
China secara konsisten mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terus mengemukakan upaya untuk mengintegrasikan wilayah tersebut, termasuk dengan pengerahan elemen militer jika diperlukan. Dalam konteks ini, pembangunan jaringan satelit sendiri dinilai penting sebagai upaya membatasi ketergantungan pada infrastruktur komunikasi asing dan memperkuat kemampuan komunikasi di kawasan sekitar Selat Taiwan.
Namun, sejumlah pengamat menilai rencana peluncuran sebanyak itu masih menimbulkan keraguan dari sisi feasibility teknis dan keberlanjutan orbit. Profesor Kazuto Suzuki, akademisi Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, menyebut angka 200 ribu satelit sebagai tidak realistis secara teknis dan praktis. Menurut Suzuki, langkah China lebih dapat dipahami sebagai bentuk pamer kemampuan teknologi dan persaingan simbolik dengan Amerika Serikat, sekaligus menegaskan keinginan Beijing untuk hadir sebagai pemain utama di persaingan luar angkasa global.
Selain rencana satelit, China juga terus memperkuat agenda eksplorasi luar angkasa lainnya. Pemerintahan Presiden Xi Jinping menargetkan pendaratan manusia di Bulan pada tahun 2030, sekaligus menempatkan China sebagai negara adidaya angkasa di masa depan. Pada saat yang sama, Kantor Berita Xinhua, Jumat (24/4), melaporkan bahwa Beijing berencana meluncurkan misi eksplorasi ke Mars pada 2028 dan membawa sampel dari Mars kembali ke Bumi pada 2031, menandai langkah besar dalam strategi jangka panjang penguasaan ruang angkasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
