Ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA — Jumlah orang miskin di Indonesia versi Bank Indonesia mengalami kenaikan signifikan usai organisasi tersebut menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025.
Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.
Hal ini berdasarkan laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform.
BACA JUGA: 9 Desa di Jateng Jadi Proyek Percontohan Penanggulangan Kemiskinan, Ini Daftarnya
Sebagai konteks, PPP adalah nilai tukar di mana mata uang suatu negara akan dikonversi ke mata uang negara lain untuk membeli sejumlah besar produk dalam jumlah yang sama.
Nilai tukar PPP tidak sama dengan kurs dolar dalam perdagangan harian. Dalam laman, data.worldbank.org, purchasing power parity terbaru menggunakan nilai kurs Rp4.819,78 per dolar PPP.
Rinciannya kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3 per orang per hari (dari sebelumnya US$2,15) atau sekitar Rp14.459,34 per orang per hari. Dengan asumsi jumlah anggota keluarga miskin adalah 4,7 orang per rumah tangga, maka Bank Dunia menetapkan keluarga dengan jumlah penghasilan Rp2.038.766,94 dikategorikan miskin.
Sedangkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85).
Adapun Bank Dunia sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. Bank Dunia mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita
Sebelumnya dalam laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3% dari total populasi pada 2024. Hanya saja, persentase tersebut didapatkan dengan perhitungan PPP 2017 yang mana garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas masih sebesar US$6,85 per orang per hari.
Kini berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia yang sudah menggunakan perhitungan PPP 2021 garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 atau Rp40.004 per orang per hari. Atau menjadi Rp5,64 juta per keluarga. Dengan standar baru itu, persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,2% dari total populasi pada 2024.
Adapun jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian berdasarkan standar Bank Dunia, 68,2% penduduk miskin Indonesia setara dengan 194,4 juta orang.
Versi BPS RI
Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian berdasarkan standar Bank Dunia, 68,2% penduduk miskin Indonesia setara dengan 194,4 juta orang.
BPS sendiri tidak menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia dalam mencatat garis kemiskinan nasional. Data BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024.
Dlam penjelasan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan jajarannya beberapa waktu lalu kepada Bisnis, BPS menjelaskan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia merupakan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan nasional 37 negara berpendapatan menengah-atas.
Oleh sebab itu, BPS menyatakan garis kemiskinan Bank Dunia lebih cocok digunakan sebagai perbandingan antarnegara bukan untuk mengukur kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. BPS pun merancang sendiri garis kemiskinan nasional yang dirasa cocok untuk mengukur standar hidup masyarakat Indonesia
Dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi dua kategori: komoditi makanan dan komoditi bukan makanan.
Untuk makanan, BPS memakai standar kebutuhan gizi versi Kementerian Kesehatan yaitu minimum 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari. BPS pun menggunakan 52 jenis komoditi makanan untuk menentukan kebutuhan 2.100 kkal tersebut seperti beras, kue basah, hingga rokok kretek filter.
Untuk bukan makanan, BPS menggunakan 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan yang dirasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti perumahan, listrik, hingga pajak kendaraan motor.
BPS pun mengkalkulasi garis kemiskinan sesuai nilai pengeluaran masyarakat untuk membeli komoditi-komoditi makanan dan bukan makanan tersebut. Kalkulasi garis kemiskinan tersebut dilakukan lewat Susenas yang diadakan dua kali dalam setahun yaitu pada Maret dan September.
Hasilnya, berdasarkan Susenas September 2024, didapati ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per kapita per bulan dengan jumlah penduduk per keluarga 4,7 orang, maka BPS berpatokan keluarga dengan penghasilan Rp2,79 juta per bulan di bawah garis kemiskinan.
Hanya saja, BPS menggarisbawahi bahwa garis kemiskinan nasional tersebut merupakan hasil perhitungan total semua wilayah Indonesia sehingga kurang cocok digunakan secara spesifik.
BPS menyatakan garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi karena di bagi lagi berdasarkan wilayah perkotaan, dan pedesaan. Misalnya, ambang batas garis kemiskinan di Jawa Tengah 'hanya' Rp521.093 per kapita per bulan, sementara di Jakarta senilai Rp846.085 per kapita per bulan, sedangkan di Papua Pegunungan sebesar Rp1.079.160 per kapita per bulan.
Dengan demikian, penduduk Papua Pegunungan yang pengeluarannya sebesar Rp900.000 per bulan tetap tergolong miskin atau sekitar Rp4,7 juta meski pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan nasional namun tetap berada di bawah garis kemiskinan provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
