Selat Hormuz Iran. / ist
Harianjogja.com, TEHERAN—Rencana Iran mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz memunculkan potensi pemasukan besar bagi negara. Parlemen Iran memperkirakan pendapatan dari pengelolaan jalur strategis tersebut bisa mencapai 10 hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp258 triliun.
Nilai tersebut muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz, termasuk mekanisme penarikan biaya dari kapal asing yang melintas di salah satu jalur energi terpenting dunia.
Seorang anggota presidium parlemen Iran, seperti dikutip kantor berita ISNA, menjelaskan RUU tersebut juga bertujuan memperkuat mata uang nasional, rial. Salah satu caranya dengan mewajibkan pembayaran dilakukan melalui perbankan Iran atau kantor perwakilan di negara tersebut.
Jalur Energi Dunia di Tengah Ketegangan
Selat Hormuz selama ini menjadi jalur vital distribusi energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair dunia dikirim melalui jalur ini.
Namun situasi memanas setelah pada 13 April Angkatan Laut Amerika Serikat mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi selat tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kapal non-Iran tetap dapat melintas bebas selama tidak membayar biaya kepada Teheran. Di sisi lain, otoritas Iran belum secara resmi memberlakukan tarif tersebut, meski rencana itu telah dibahas di parlemen.
Pembicaraan AS dan Iran Bergeser ke Pakistan
Di tengah ketegangan tersebut, upaya diplomasi masih berlangsung. Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, menyatakan putaran lanjutan pembicaraan dengan Amerika Serikat hanya akan digelar di Pakistan.
Ia menilai Pakistan sebagai fasilitator yang netral dan kredibel. “Kami mempercayai Pakistan, bukan Amerika Serikat,” ujarnya dalam acara di Islamabad.
Sebelumnya, Pakistan telah menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara, meski belum menghasilkan kesepakatan konkret. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menyebut dialog yang berlangsung bersifat serius dan konstruktif, termasuk membahas program nuklir Iran.
Pakistan juga berperan dalam memediasi gencatan senjata selama 14 hari antara Washington dan Teheran pada 8 April, yang menjadi momen penting di tengah meningkatnya ketegangan sejak akhir Februari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
