Aksi pukul panci Suara Ibu Indonesia di kawasan Tugu Jogja, pada Selasa (7/9/2026) sore. - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—Puluhan ibu-ibu kembali memukul panci dari kawasan Tugu Jogja menuju Bundaran UGM, Selasa (8/9/2026) sore. Aksi tersebut menjadi penanda setahun gerakan pukul panci Suara Ibu Indonesia di Jogja sekaligus menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dentingan panci terdengar berulang sepanjang perjalanan. Bagi massa, suara tersebut bukan sekadar simbol aksi, tetapi menjadi cara untuk menyampaikan keresahan mengenai persoalan keracunan MBG dan sejumlah kondisi darurat yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.
Humas Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Mardiasih, mengatakan gerakan pukul panci pertama kali dilakukan sebagai respons terhadap kasus keracunan massal di Bandung Barat. Ketika itu, jumlah korban disebut mencapai ribuan pelajar.
Setahun kemudian, Kalis menyebut persoalan tersebut justru berkembang. Ia mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyebut lebih dari 43.000 masyarakat menjadi korban keracunan MBG, termasuk ibu dan anak-anak.
"Kalau satu tahun lalu kami berdiri di Yogyakarta untuk merespons kondisi luar biasa atau KLB di Bandung Barat, ketika itu korban keracunan massal makan bergizi mencapai 3.000 pelajar. Sore hari ini ternyata setelah satu tahun, angka korban sudah mencapai 43.000 pelajar lebih, termasuk korban ibu dan anak-anak," kata Kalis.
Soroti Desain dan Tata Kelola MBG
Menurut Kalis, angka tersebut menunjukkan persoalan dalam pelaksanaan MBG belum selesai. Ia menilai pemerintah belum cukup mendengarkan masukan dari ilmuwan, ahli, dan masyarakat yang meminta keselamatan anak menjadi pertimbangan utama.
Kritik Suara Ibu Indonesia tidak hanya diarahkan kepada pihak yang mengelola program. Kalis menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) belum menyentuh persoalan mendasar yang menurutnya berada pada desain dan tata kelola MBG.
"Pengelola negara sama sekali tidak mendengarkan para ilmuwan yang mengatakan stop dulu program ini, rombak total desain tata kelolanya. Dengan cara itu anak-anak baru akan selamat dan aman," tandasnya.
Bawa Isu Bencana Ekologis
Selain persoalan MBG, aksi tersebut juga membawa keresahan mengenai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah. Massa menilai perhatian dan anggaran pemerintah terlalu tersedot pada program-program tertentu ketika masyarakat dalam kondisi darurat masih membutuhkan pertolongan.
Kalis menyebut korban bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra belum sepenuhnya pulih. Ia juga menyinggung buruknya penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
"Ketika kita bicara soal prioritas, yang harus diprioritaskan negara adalah kehidupan dan merawat kehidupan ini, yaitu mereka yang paling rentan dan terdampak bencana di berbagai wilayah. Jangan sampai program yang disebut prioritas justru mengabaikan situasi darurat yang mengorbankan banyak nyawa," katanya.
Panci Jadi Simbol Suara Ibu
Panci yang terus dipukul sepanjang perjalanan dari Tugu Jogja hingga Bundaran UGM memiliki simbol tersendiri bagi peserta aksi. Peralatan yang biasanya digunakan di dapur dan lekat dengan pekerjaan domestik tersebut dibawa keluar rumah sebagai bentuk keberanian ibu-ibu menyuarakan persoalan yang mereka anggap berkaitan dengan masa depan anak.
"Alat-alat domestik yang biasanya digunakan di dalam rumah, tetapi ibu-ibu hari ini sudah keluar dari rumah untuk meminta keadilan. Kalau panci sudah dipukulin seperti ini telinganya tetap tidak dengar, fix tidak punya malu," ujar Kalis.
Setelah tiba di Bundaran UGM, massa kembali menyampaikan keberatan terhadap cara pemerintah menghadapi ekspresi masyarakat yang kritis.
Kalis meminta pemerintah tidak menggunakan organisasi masyarakat (ormas) untuk membatasi penyampaian aspirasi warga. Ia juga menolak masyarakat yang menyampaikan keresahan justru ditempatkan sebagai pihak yang harus dilawan.
"Berhenti untuk menjadikan rakyat sebagai musuh, karena kalian bekerja dengan uang pajak rakyat. Jangan merasa punya kekuasaan dan justru menempatkan konflik horizontal antarrakyat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
