Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada sepuluh SD yang tidak memeroleh siswa baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026. Adapun pendaftaran berlangsung pada 3-5 Juni 2025.
Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanta mengatakan, SPMB untuk jenjang SD sudah ditutup. Proses pendaftaran berlangsung tiga hari mulai Selasa (3/6/2025) sampai Kamis (5/6/2025).
Menurut dia, proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Total ada 7.111 calon siswa yang mendaftar, namun yang diterima hanya 6.666 siswa.
“Banyak Sekolah yang tidak memenuhi rombongan belajar. Sesuai ketentuan seharusnya setiap rombongan belajar diisi sebanyak 28 siswa baru,” ungkapnya.
Agus mengakui penerimaan tidak hanya belum bisa memenuhi kuota rombongan belajar. Pasalnya, terdapat sepuluh sekolah yang tidak mendapatkan calon siswa baru karena tidak ada yang mendaftar.
Sekolah ini terdiri dari tujuh sekolah negeri. Yakni, SDN Kropakan, SDN Puleireng dan SDN Gupakan 2 di Kapanewon Tepus; SDN Jaten, Tanjungsari serta SDN Wonolagi di Kapanewon Playen.
Selain itu, juga ada tujuh sekolah swasta yang tidak mendapatkan murid baru. Sekolah ini terdiri dari SD Kanisius Bandung I Playen, SD Muhammadiyah Boarding School, SD Muhammadiyah Gebang Rongkop, SD Muhammadiyah Pilangrejo, SD Muhammadiyah Wareng, SD Muhammadiyah Wonodoyo, dan SD Swasta Sanjaya Giring Paliyan.
“Meman gada SD yang tidak mendapatkan pendaftar dalam SPMB tahun ajaran 2025-2026,” katanya.
Agus mengakui, adanya sekolah yang tidak mendapatkan atau kekurangan murid merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, jumlah kuota untuk SD ada sebanyak 13.888 kursi, tapi pendaftar di kisaran 7.111 calon siswa baru.
“Memang jumlah kursinya lebih banyak daripada calon siswa barunya,” katanya.
BACA JUGA: Raperda RPJMD Sudah Dibahas, DPRD Gunungkidul Yakin Terbebas Sanksi Tidak Gajian
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan pelaksanaan SPMB SD sudah berjalan baik. Meski demikian, ada beberapa catatan salah satunya banyak sekolah yang kekurangan murid baru sesuai dengan kuota rombongan belajar.
“Pelaksanaannya sudah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perekrutan. Hasil monitoring pelaksanaan juga berjalan lancar,” kata Heri.
Menurut dia, adanya kekurangan siswa di sekolah tidak hanya disebabkan karena kuota yang tersedia lebih banyak. Namun, juga berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut.
“Sarpras di sekolah harus terus ditingkatkan agar tidak kalah bersaing. Makanya, dinas harus bisa melakukan pemerataan kualitas Pendidikan yang ada sehingga sebaran tidak fokus di sekolah tertentu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
