Harianjogja.com, JOGJA—Presiden AS Donald Trump pada Kamis (9/10) membuat pernyataan tegas mengenai status perjanjian gencatan senjata yang diusulkannya untuk Jalur Gaza. Ia mengklaim bahwa kesepakatan tersebut "sudah final dan selesai," dan mengindikasikan optimismenya dengan rencana perjalanan ke Timur Tengah akhir pekan ini. Trump memperkirakan dampak cepat dari perjanjian ini.
"Saya rasa para sandera akan kembali pada Senin atau Selasa," katanya kepada wartawan di Kantor Oval, dikutip dari Anadolu.
"Kami berencana berangkat pada Minggu, dan saya menantikannya," imbuh Trump.
Salah satu poin penting yang ditegaskan Trump adalah jaminan mengenai nasib warga Palestina. Ketika ditanya wartawan apakah kesepakatan tersebut mencakup pengusiran paksa penduduk Gaza, Trump membantah dengan tegas:
"Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya... tidak, kami tidak akan melakukan hal itu."
Mengenai rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump mengakui bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan pasti.
Ia mengisyaratkan bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan didukung oleh banyak pihak, terutama dari segi pendanaan.
"Saya kira nantinya akan ada banyak pihak yang menentukan arah kesepakatan ini, termasuk negara-negara kaya yang akan membiayainya," ujarnya.
Klaim Trump ini menyusul pengumumannya pada hari Rabu (8/10) bahwa Israel dan Hamas telah setuju menjalankan tahap pertama dari usulan gencatan senjatanya.
Rencana gencatan senjata 20 poin yang diluncurkan Trump pada 29 September mencakup, yakni pembebasan semua tawanan Israel ditukar dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, diikuti dengan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel secara bertahap.
Lalu tahap kedua adalah pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan Palestina, Arab, dan Islam, serta pelucutan senjata Hamas.
Rencana tersebut juga menetapkan bahwa pendanaan untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi Jalur Gaza akan berasal dari negara-negara Arab dan Islam, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina. Meskipun negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik rencana ini, mereka menekankan bahwa banyak detail masih perlu didiskusikan dan dinegosiasikan untuk implementasi penuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
