Foto ilustrasi toko pupuk, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepanjang 2026 telah mencapai Rp56,8 miliar. Pupuk menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana produksi pertanian yang mulai didistribusikan melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan.
Selain mencatat transaksi puluhan miliar rupiah, pemerintah juga terus memperkuat peran KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur penyaluran sejumlah komoditas subsidi melalui koperasi tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang diakses pada Jumat (17/7/2026) pukul 15.30 WIB, total volume transaksi KDKMP telah mencapai 54.316 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp56,8 miliar.
Pupuk NPK Phonska menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar, yakni Rp15,09 miliar dari volume transaksi sebesar 8,17 juta. Sementara itu, pupuk Urea N 46 persen berada di posisi kedua dengan nilai transaksi mencapai Rp11,27 miliar dari volume transaksi sebesar 6,20 juta.
Tingginya nilai transaksi pupuk menunjukkan peran KDKMP yang semakin besar dalam mendukung kebutuhan petani di berbagai daerah. Selain menjadi sarana distribusi, koperasi juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap barang-barang yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Selain pupuk, transaksi KDKMP juga didominasi oleh berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi lainnya. Minyak goreng Bimoli kemasan 2 liter tercatat memiliki nilai transaksi sebesar Rp3,63 miliar, disusul beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram sebesar Rp2,49 miliar.
Adapun transaksi beras secara umum tercatat mencapai Rp1,14 miliar. Sementara itu, LPG 3 kilogram mencatat nilai transaksi sebesar Rp486 juta dan gula kemasan 1 kilogram sebesar Rp284,78 juta.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah akan terus memperkuat peran KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat.
Menurutnya, hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan penyaluran sejumlah komoditas subsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras akan dilakukan melalui KDKMP.
"Insyaallah dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatur distribusi barang-barang bersubsidi," kata Ferry.
Penguatan fungsi KDKMP diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan tata kelola distribusi yang lebih terintegrasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Berdasarkan data Simkopdes, hingga Jumat (17/7/2026) tercatat sebanyak 83.380 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60.783 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Di sisi lain, pembangunan gerai fisik KDKMP juga terus berjalan. Dari total 38.050 lahan yang diajukan, sebanyak 35.856 lahan telah dinyatakan terverifikasi.
Sebanyak 470 lokasi telah terverifikasi, tetapi belum memulai pembangunan. Sementara itu, sebanyak 18.855 lokasi masih berada dalam tahap pembangunan dan 16.531 gerai telah mencapai progres pembangunan 100 persen.
Perkembangan jumlah koperasi, nilai transaksi, dan pembangunan gerai fisik tersebut menjadi indikator semakin luasnya peran KDKMP dalam mendukung distribusi barang subsidi kepada masyarakat. Dengan penguatan regulasi yang tengah disiapkan pemerintah, keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai kebutuhan pokok secara lebih merata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
