Thailand Ubah Pajak Mobil Usai Indonesia Ajak Toyota Pindah Pabrik

Pabrik mobil - Ilustrasi Freepik

Harianjogja.com, BANGKOK— Persaingan merebut investasi industri otomotif di Asia Tenggara semakin memanas. Thailand bergerak cepat menyiapkan reformasi pajak kendaraan bermotor setelah Indonesia secara terbuka mengajak Toyota memindahkan basis manufaktur utamanya di kawasan dari Thailand ke Indonesia. Kebijakan baru itu dirancang untuk mempertahankan posisi Thailand sebagai pusat produksi otomotif regional sekaligus menarik investasi baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Thailand Siapkan Reformasi Pajak Otomotif

Dilansir dari Nation Thailand, Thailand tengah menyusun struktur pajak kendaraan baru yang akan memberikan keuntungan lebih besar bagi produsen yang berinvestasi dan memproduksi kendaraan di dalam negeri.

Melalui skema tersebut, kendaraan yang diproduksi di Thailand akan mendapatkan tarif cukai lebih rendah. Sebaliknya, kendaraan yang masuk dalam bentuk utuh atau completely built-up (CBU) dari perusahaan yang tidak memiliki fasilitas manufaktur di Thailand akan dikenakan tarif lebih tinggi.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, telah menginstruksikan jajaran Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan rancangan aturan tersebut pada September 2026.

Pemerintah menargetkan kebijakan baru itu dapat diterapkan sebelum akhir tahun melalui peraturan menteri tanpa harus melalui proses persetujuan parlemen.

Respons atas Ajakan Indonesia kepada Toyota

Perubahan kebijakan tersebut muncul tidak lama setelah Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan ajakan terbuka kepada Toyota agar memindahkan pusat manufaktur terbesarnya di Asia Tenggara dari Thailand ke Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di BSD City.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya bahkan menawarkan berbagai insentif kepada Toyota apabila perusahaan otomotif asal Jepang itu bersedia memindahkan basis produksi regionalnya ke Indonesia.

"Kita akan dukung Toyota, tapi bawa manufaktur utama dari Thailand ke Indonesia. I'll give you every incentive that you want," kata Purbaya.

Langkah agresif Indonesia dinilai meningkatkan tekanan terhadap Thailand yang selama beberapa dekade dikenal sebagai "Detroit Asia" karena menjadi basis produksi berbagai merek otomotif global.

Produsen yang Berinvestasi Akan Dapat Insentif

Dalam rancangan yang sedang disusun, produsen otomotif tidak cukup hanya memiliki fasilitas perakitan di Thailand.

Pemerintah mensyaratkan adanya investasi manufaktur yang nyata, penggunaan komponen atau bahan baku lokal, serta aktivitas produksi yang ditujukan untuk pasar ekspor.

Insentif pajak akan diberikan kepada produsen kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine), kendaraan hibrida plug-in (PHEV), hingga kendaraan listrik berbasis baterai (BEV).

Sebaliknya, perusahaan yang hanya mengandalkan impor kendaraan utuh tanpa membangun pabrik di Thailand akan menghadapi tarif cukai yang lebih tinggi.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga daya saing industri otomotif domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Thailand Tak Bisa Mengandalkan Bea Masuk

Menurut Ekniti, Thailand menghadapi keterbatasan dalam menggunakan instrumen tarif impor karena terikat berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).

Kendaraan dari negara-negara mitra FTA dapat masuk dengan tarif bea masuk yang rendah sehingga pemerintah tidak leluasa menerapkan hambatan tarif seperti yang dilakukan sejumlah negara lain.

Karena alasan itu, Bangkok memilih menggunakan instrumen pajak cukai untuk menciptakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Thailand.

Strategi ini dinilai lebih efektif untuk mempertahankan basis produksi otomotif tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati.

Konsumen Mobil Impor Berpotensi Bayar Lebih Mahal

Perubahan struktur pajak juga akan berdampak pada konsumen.

Kendaraan impor diperkirakan akan menghadapi beban pajak yang lebih tinggi dibanding kendaraan yang diproduksi di Thailand.

Menurut Ekniti, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga industri dalam negeri, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

"Siapa pun yang ingin menggunakan mobil impor akan dikenai pajak yang lebih tinggi, sedangkan pajak untuk kendaraan buatan dalam negeri sudah sangat rendah," ujar Ekniti.

Ia menambahkan kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung produksi nasional sekaligus mempertahankan lapangan kerja di sektor otomotif.

Thailand Perluas Pasar Ekspor Otomotif

Selain mempertahankan investasi manufaktur, Thailand juga berupaya memperluas pasar ekspor kendaraan.

Ekniti dijadwalkan mendampingi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam kunjungan resmi ke Australia dan Selandia Baru mulai 17 Agustus 2026.

Pemerintah Thailand ingin memanfaatkan hubungan perdagangan dengan kedua negara tersebut untuk meningkatkan ekspor kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Thailand menghadapi transformasi industri otomotif global menuju kendaraan listrik.

Sejumlah produsen kendaraan listrik bahkan telah memulai ekspor dari Thailand ke Australia dan Selandia Baru, dan volume pengiriman diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya kapasitas produksi.

Dengan reformasi pajak yang tengah disiapkan, Thailand berusaha mempertahankan statusnya sebagai pusat manufaktur otomotif terbesar di Asia Tenggara di tengah meningkatnya persaingan dari Indonesia yang agresif menawarkan insentif kepada investor global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.