1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan kunjungan empat hari ke Hungaria, meskipun ada surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, Palestina
Hungaria, anggota pendiri ICC, secara teoritis berkewajiban untuk menangkap dan menyerahkan siapa pun yang tunduk pada surat perintah dari pengadilan. Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menegaskan bahwa mereka tidak akan menghormati putusan tersebut.
Netanyahu diperkirakan akan bertemu Orban di Budapest pada Rabu (2/4) malam waktu setempat. Rincian program yang direncanakan mereka terbatas pada kunjungan ke tugu peringatan Holocaust.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunjungan tersebut akan menjadi yang kedua bagi Netanyahu ke luar negeri sejak ICC mengeluarkan surat perintah untuk menangkapnya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November tahun lalu.
Perdana menteri Israel mengunjungi Washington pada bulan Februari lalu untuk bertemu dengan sekutu dekatnya, Presiden AS Donald Trump. Israel dan Amerika Serikat bukanlah anggota ICC.
Pengadilan yang berpusat di Den Haag tersebut mengkritik keputusan Hungaria yang menentang surat perintah penangkapan Netanyahu. Juru bicara pengadilan, Fadi El Abdallah, mengatakan bahwa bukan tugas para pihak di ICC "untuk secara sepihak menentukan keabsahan keputusan hukum Pengadilan".
Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk menegakkan keputusan ICC, kata El Abdallah kepada kantor berita The Associated Press melalui email. Negara bersangkutan dapat berkonsultasi dengan pengadilan jika mereka tidak setuju dengan putusannya.
"Setiap perselisihan mengenai fungsi peradilan Pengadilan harus diselesaikan melalui keputusan Pengadilan," kata El Abdallah, seperti dilansir Al Jazeera.
Viktor Orban telah menjadi pengacau paling keras kepala di Uni Eropa dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa. Orban juga dipandang sebagai pelopor beberapa taktik yang sama yang dituduhkan dilakukan Netanyahu di Israel, termasuk penundukan peradilan dan tindakan keras terhadap masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia.
Partai Hijau Eropa telah menyerukan agar Netanyahu ditangkap dan diadili di ICC. "Uni Eropa dan pemerintah nasional memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan akuntabilitas atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia," kata wakil ketua Partai Hijau Eropa Ciaran Cuffe dalam sebuah pernyataan.
"Dengan mengabaikan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Netanyahu, Viktor Orban menunjukkan ketidakpedulian yang sama terhadap aturan hukum di panggung internasional seperti yang secara konsisten ia tunjukkan di Hongaria," tambah Cuffe.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah menilai ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant "dengan sengaja dan sadar merampas barang-barang yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di Gaza, termasuk makanan, air, obat-obatan dan perlengkapan medis, serta bahan bakar dan listrik".
Israel telah menolak semua tuduhan tersebut, yang menurut mereka bermotif politik dan mengklaim tuduhan didorong oleh anti-Semitisme.
(wiw)
