Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan peluncuran 14 SPPG yang berkolaborasi dengan BUMDes menjadi komitmen Kementerian Desa dan PDT untuk mendukung program MBG. Dalam program itu semua pihak bisa terlibat, termasuk BUMDes.
BACA JUGA: Cak Imin Resmikan SPPG Bumdes Tridadi Sleman
"Tadi juga kami sudah minta, bukan hanya membangun dapur, tapi ekosistem untuk makan bergizi gratis itu juga diciptakan di desa-desa," kata Yandri pada Selasa (20/5/2025).
Ekosistem yang dimaksud Yandri yakni tidak hanya dapurnya yang dibangun oleh masyarakat melalui BUMDes namun dalam menu MBG diharapkan bisa menyerap bahan baku lokal dari masyarakat.
"Bahan bakunya sebaiknya tetap dari desa. Misalnya cabainya, buahnya, telurnya, itu akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa. Sangat bagus untuk penambahan hasil dari produk setempat," ungkapnya.
Melihat skema pendirian SPPG di DIY, Yandri menambahkan bila skema semacam ini akan direplikasi ke daerah lain di Indonesia. Beberapa di antaranya saat ini kata Yandri malah sedang berproses.
"Ini Jogja ini akan kami replikasi ke daerah lain, yang sekarang sedang berproses banyak," ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menambahkan SPPG yang dibangun oleh BUMDes merupakan salah satu bentuk implementasi kemitraan yang dikembangkan oleh BGN. Namun setiap BUMDes punya lininya masing-masing, sehingga Dadan menyerahkan mekanisme tersebut kepada BUMDes .
"Jadi kami serahkan ke mekanisme yang ada di daerah masing-masing," ungkapnya.
Di sisi lain Dadan mengungkapkan bila sampai hari ini sudah berjalan 1.351 SPPG di seluruh Indonesia. Ribuan SPPG tersebut tersebut 38 provinsi dan melayani 3,96 juta sasaran.
"Target Bapak Presiden akhir bulan ini empat juta [sasaran], insyaAllah akan tercapai," tambahnya.
Dadan melanjutkan dari 1.351 SPPG yang terbangun seluruhnya atau 100% adalah kemitraan. Dadan bilang tidak ada SPPG yang dibangun melalui APBN.
"Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100% kemitraan dan 100% UMKM," tegasnya.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan dari 1.351 SPPG yang terbangun, sudah ada 53.000 orang yang diserap jadi pekerja di dalamnya. Selanjutnya setiap SPPG minimal memiliki 15 supplier bahan baku yang memasok beras, telur, cabai, bumbu dan lainnya. "Termasuk yang mengambil sampah dan minyak jelantahnya," kata Dadan
"Ini sudah pergerakan ekonomi yang luar biasa karena satu SPPG akan menerima uang Rp900 juta per bulan untuk daerah Jawa. Kalau di luar Jawa lebih besar lagi karena indeks kemahalannya tinggi," jelasnya.
"Dari Rp900 juta kurang lebih itu 85% untuk membeli bahan baku dan 95% bahan baku itu adalah pertanian. Jadi ini akan mendorong produktivitas wilayah di mana kecukupan pangan bisa dipasok oleh wilayah masing-masing," imbuhnya.
Kepala Staf Keprisedenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengapresiasi kolaborasi antara Kemendes dan PDT dengan BGN. Menurutnya dari skema SPPG ada perputaran ekonomi yang dapat diungkit.
"Terjadi perputaran ekonomi yang sangat luar biasa, mulai dari masyarakat itu sendiri sampai dengan ke tingkat wilayah," tandasnya.
