Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Harianjogja.com, SLEMAN–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman telah menerbitkan alur penanganan tanggap darurat keracunan pangan (Kerpang) khusus untuk instansi pendidikan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, dampak negatif dari kasus keracunan pangan diharapkan dapat diminimalkan.
Ketua Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS), Yoga Nugroho Utomo, mengatakan bahwa ancaman kedaruratan bukan hanya bersumber dari bencana alam, tetapi juga nonalam, seperti keracunan pangan.
Kasus Kerpang menjadi perhatian delapan sekolah yang mengikuti simulasi serentak melalui media telekonferensi Zoom pada Kamis (11/12/2025). Simulasi tanggap darurat Kerpang ini merupakan tahap akhir dari proses pendaftaran Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
BPBD Sleman membagi proses penanganan kasus Kerpang di sekolah menjadi dua tahap, yaitu penanganan awal dan penanganan darurat.
Pada tahap awal, murid yang mengetahui ada teman yang mengalami gejala Kerpang harus langsung melapor kepada guru kelas.
Guru Kelas yang menerima laporan harus segera melapor kepada guru piket dan melakukan kaji cepat terhadap murid di kelasnya.
Guru Piket kemudian perlu memberitahu guru kelas lain untuk memeriksa murid lainnya di kelas masing-masing.
"Guru piket juga harus melapor kepada kepala sekolah dan koordinator tim siaga sekolah,” kata Yoga, ditemui di MTsN 6 Sleman, Kamis.
Pada tahap kedua, dilakukan tindakan penanganan segera dan pelaporan berjenjang.
Guru Kelas harus membawa murid bergejala ke ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), menenangkan murid yang tidak bergejala di kelasnya, dan memilah murid yang tidak bergejala.
Kepala Sekolah (Kepsek) lalu wajib menghubungi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk melaporkan gejala Kerpang, diikuti dengan menghubungi Pemerintah Kalurahan. Kepsek juga menghubungi koordinator wilayah pelayanan pendidikan.
Guru Piket harus menyiapkan ruang perawatan untuk murid bergejala berat dan sedang, menyiapkan aula atau ruang kelas untuk mengumpulkan murid yang tidak bergejala, dan melakukan pendataan murid.
Koordinator Tim Siaga bertugas membagi tugas guru dan mengendalikan sumber daya yang datang membantu. Guru yang ada di sekolah mendampingi dan mendata murid yang tidak bergejala, mendampingi dan merawat murid bergejala berat (termasuk jika ingin ke toilet), serta memberikan perawatan awal (Norit dan Oralit) bersama petugas medis/relawan terlatih, hingga mendampingi rujukan ke fasilitas kesehatan (faskes).
Guru Kelas perlu menyampaikan informasi Kerpang kepada orang tua terkait pemulangan murid.
Guru Piket lantas mendata dan menampilkan data murid di sekolah, melakukan pemulangan siswa tidak bergejala/bergejala ringan kepada orang tua, dan mendata murid yang dirujuk ke faskes.
“Informasi kepada orang tua bisa disampaikan via telepon. Proses pemulangan juga perlu didampingi tokoh masyarakat setempat,” katanya.
Alur penanganan yang terperinci ini memang diperuntukkan bagi instansi pendidikan yang telah menyandang status SPAB. Sekolah-sekolah ini telah mengikuti rangkaian pelatihan hingga simulasi, sehingga anggota tim siaga sekolah berada dalam keadaan siap.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sleman, Raden Haris Martapa, mengatakan bahwa saat ini sudah ada sekitar 170 SPAB di Kabupaten Sleman. Jumlah ini termasuk 19 SPAB di Kapanewon Mlati yang baru saja dikukuhkan pada Kamis (11/12). Pada tahun 2026, BPBD menargetkan sebanyak 30 sekolah baru menjadi SPAB.
Belasan sekolah yang baru dikukuhkan tersebut saat ini telah memegang dokumen SPAB. Dokumen ini menjadi acuan utama penanganan kedaruratan di sekolah masing-masing.
“Teman-teman relawan yang sudah dapat sertifikasi juga sudah memberi pelatihan,” kata Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
