Ilustrasi lampu penerangan jalan umum (LPJU). / Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Dishub Sleman mencatat masih ada 8.236 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus dibangun maupun diperbaiki pada 2025 meski tahun depan sudah direncanakan pembangunan 2.517 titik baru.
Kebutuhan penerangan di Sleman mencapai 17.488 titik, sementara PJU yang terpasang baru 13.265 titik dengan kondisi beragam, mulai dari standar lama, nonstandar, hingga titik yang rusak. Pembangunan PJU 2025 mencakup wilayah permukiman hingga jalan kabupaten agar kualitas penerangan lebih merata.
Pemkab juga menyiapkan strategi efisiensi melalui pengalihan sistem kontrak daya ke meterisasi. Pasalnya, kontrak daya yang hanya mencakup 42% total daya justru memakan biaya hingga 70% tagihan PJU. Sementara meterisasi lebih hemat karena daya lebih besar namun biaya lebih kecil.
Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menjelaskan 2.517 titik PJU baru itu terdiri dari 1.996 titik PJU permukiman dan 521 titik PJU ruas jalan. “Pembangunan PJU baru tersebut menjangkau 64 ruas jalan kabupaten dan 306 dusun,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
PJU baru dipastikan sudah menggunakan standar teknis terbaru dengan efisiensi energi dan penerangan berkualitas, menggunakan lampu LED. “Secara keseluruhan ruas jalan kabupaten sepanjang 649 Km dengan kebutuhan PJU di 17.488 titik,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil survey Dinas Perhubungan Sleman, di ruas jalan kabupaten sudah ada 13.265 titik PJU. Namun jumlah tersebut masih ada sebanyak yang menggunakan standar lama kondisi baik 8.731 titik, standar lama kondisi rusak 1.140 titik, non standar kondisi baik 2.759 titik dan non standar kondisi rusak 114 titik.
“Dari jumlah itu, kami menghitung untuk 2025 masih ada kekurangan pembangunan PJU 8.236 titik yang meliputi perbaikan 1.140 titik PJU standar dan PJU baru 7.096 titik. Selain dibangun pemerintah, juga ada yang dibangun swadaya masyarakat. Ini sedang kita petakan. Setelah ditemukan data riilnya akan menjadi bahan kebijakan lebih lanjut,” katanya.
Pada 2026 juga telah dianggarkan untuk pembangunan PJU sejumlah 3.781 titik, yang difokuskan untuk PJU permukiman. “Ditambah lima titik PJU tenaga surya. Ini titik yang tidak ada jaringan listriknya. Total pagu anggaran 2026 sebesar Rp20,1 miliar,” katanya.
Selain pengadaan PJU, tahun depan juga akan dilakukan efisiensi melalui pengalihan jenis kelistrikan kontrak daya menjadi meterisasi dan standarisasi penggunaan lampu hemat energi. Pada skema kontrak daya, total daya terpasang saat ini mencapai 4.163.285 VA atau 42% dari total daya PJU.
Namun demikian, nilai tagihan listrik yang harus dibayarkan pemerintah daerah untuk kelompok kecil ini justru mencapai Rp2,65 miliar, atau 70% dari total tagihan PJU. Artinya, porsi daya yang hanya 42% menghasilkan beban biaya yang jauh lebih besar, bahkan lebih dari dua kali lipat proporsinya.
Sebaliknya, kelompok meterisasi yang memiliki daya terpasang lebih besar, yaitu 5.640.700 VA atau 58% dari total daya, namun nilai tagihannya hanya Rp1,14 miliar atau 30% dari total biaya. “Perbandingan ini menunjukkan bahwa skema kontrak daya sangat tidak efisien, di mana menyedot biaya luar biasa besar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
