Eko Suwanto, Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. / Ist
JOGJA– Komisi A DPRD DIY mendorong agar program Sinau Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan ideologis yang menumbuhkan mental kebangsaan dan kemandirian generasi muda. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan pentingnya memperkuat pendidikan Pancasila sekaligus membuka akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja sebagai investasi utama bagi masa depan Jogja.
Menurutnya, Sinau Pancasila harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda hingga kalangan dewasa. “Sinau Pancasila ini harus sejak dalam kandungan sampai usia muda, bahkan yang baby boomers pun perlu refreshing,” ujar Eko Suwanto, Rabu (29/10/2025).
Program ini rencananya akan digelar di 78 kemantren dan kapanewon pada tahun 2026 sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di seluruh wilayah DIY.
Eko menyebut dasar hukum pelaksanaan program tersebut sudah kuat dengan hadirnya Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Ia menyampaikan bahwa buku panduan Sinau Pancasila yang berisi hasil rumusan nilai-nilai ideologis akan selesai pada Desember mendatang. “Kita bisa melihat bagaimana proses Sinau Pancasila ini digali dan dirumuskan berdasarkan semangat Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai Rp755 miliar tidak boleh menghambat pelaksanaan pendidikan ideologi Pancasila. Menurutnya, pendidikan kebangsaan justru menjadi benteng penting dalam menjaga nilai keistimewaan DIY dan memperkuat birokrasi berkarakter.
“Badan Diklat Pemda DIY juga kami dorong terus menggelar diklat ideologi Pancasila bagi ASN agar lahir birokrasi yang mampu mempraktikkan nilai Pancasila dalam kebijakan publik,” katanya.
Selain penguatan ideologi, Komisi A juga mendorong agar kebijakan pembangunan di DIY lebih berpihak pada generasi muda, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja. “Kami mendesak Gubernur agar penyusunan RAPBD 2026 pro terhadap pendidikan dan penciptaan lapangan kerja bagi anak muda,” ujar Eko.
Ia menilai kedua aspek itu harus berjalan beriringan agar kaum muda tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu mandiri dan berwirausaha.
Eko menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jogja tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan, melainkan harus diimbangi dengan pembentukan karakter ideologis yang kuat. “Anak muda harus menjadi orang yang mandiri, bisa membantu orang lain, tapi di saat yang sama memiliki keyakinan ideologi Pancasila yang kokoh,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Eko menilai pendidikan merupakan investasi terbesar bagi DIY yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Ia mengungkapkan, tahun ini Pemda DIY telah memberikan beasiswa bagi warga meskipun dengan anggaran terbatas akibat pemangkasan dari pusat.
“Untuk 127 sekolah mulai dari SLB, SMA, dan SMK di DIY, semuanya sudah dibiayai Pemda DIY,” ujarnya.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada guru tetap yayasan serta dilakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk pembiayaan sekolah negeri di tingkat SD dan SMP. Eko berharap pihak swasta ikut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), termasuk perguruan tinggi yang jumlahnya lebih dari 100 di DIY.
“Harapan kita swasta ikut terlibat, bagaimana kemudian CSR dari perusahaan-perusahaan yang bisnis di Jogja untuk memberikan alokasi beasiswa bagi warga, termasuk perguruan tinggi. Kan kita punya perguruan tinggi lebih dari 100, masa gak bisa memberikan alokasi kepada warga sekitarnya,” tandasnya. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
