Foto ilustrasi. /Ist-Everypixel
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar seluruh keluarga dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Pendataan skala besar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akurasi kebijakan pembangunan berbasis data.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan sensus ini merupakan agenda besar negara yang akan menjangkau hampir 500.000 kepala keluarga serta pelaku usaha di Bantul. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 ini adalah pekerjaan besar karena seluruh keluarga dan pelaku usaha akan didata langsung oleh petugas,” ujar Halim saat peluncuran, Kamis (18/6/2026)
Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha, tetapi juga mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga secara menyeluruh. Informasi yang dikumpulkan meliputi pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, hingga indikator kesejahteraan lainnya.
Data tersebut dinilai sangat penting karena pemerintah kini mengedepankan konsep perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Dengan data yang akurat, intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Kalau ingin membina UMKM, datanya harus jelas. Lokasinya di mana, potensinya apa. Begitu juga dengan program pengentasan kemiskinan, semuanya harus berbasis data yang valid,” katanya.
Halim mengakui masih ada sejumlah program bantuan yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kehadiran data terbaru dari sensus diharapkan mampu memperbaiki kualitas distribusi bantuan dan kebijakan publik ke depan.
Menurutnya, tujuan utama sensus ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan harus dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah.
“Ekonomi harus tumbuh secara merata. Tidak hanya yang atas, tetapi juga masyarakat bawah harus ikut berkembang,” tegasnya.
Di sisi lain, Bantul dinilai memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai sektor seperti kerajinan, batik, furnitur, hingga industri olahan pangan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu kegiatan pendataan terbesar yang dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara komprehensif.
Ia menjelaskan, pelaksanaan sensus tahun ini tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha, tetapi juga seluruh keluarga di Bantul.
Pendataan akan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur serta lengkap.
“Petugas kami akan mendatangi rumah-rumah warga dan pelaku usaha. Kami harap masyarakat dapat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data yang akurat,” ujarnya.
Agung menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dengan pendataan yang komprehensif dan akurat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi pijakan kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bantul yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
