Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI
Harianjogja.com, SLEMAN—Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sleman sedang membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap Panewu untuk ikut dalam pemantauan penyelenggaraan program MBG.
Wakil Ketua Satgas Percepatan Program MBG Pemkab Sleman, Agung Armawanta, mengatakan pemantauan/ pengawasan tersebut lebih efektif jika melibatkan panewu yang sering berinteraksi dengan pamong kalurahan dan warga.
“Waktu awal pengawasan memang baru internal kami, belum lama ini kami mulai mengefektifkan pengawasan oleh Panewu,” kata Agung ditemui di kantornya, Jumat (17/10/2025).
Satgas juga telah menginventarisir jumlah dan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sleman. Inventarisir ini juga diikuti dengan penggalian informasi jumlah penerima sasaran program.
Dalam proses penggalian informasi, Satgas menemukan fakta ada SPPG yang memiliki lebih dari 4.000 penerima manfaat pada satu sekolah. Jumlah ini tentu melebihi standar sasaran 3.500 pax. Hanya, Agus masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut. Perlu ada penggalian informasi lebih jauh.
Agung juga menyinggung mengenai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG harus menempuh tahap demi tahap untuk mendapat SLHS, tidak boleh ada tahapan yang dilewati. Perangkat daerah teknis juga tidak boleh mempermudah tahapan hanya untuk menerbitkan SLHS.
Ditanya mengenai Tindakan Satgas apabila ada kasus kerpang ataupun persoalan yang mendera SPPG yang menyebabkan program MBG berhenti, Agung mengaku pihaknya hanya bisa mengkomunikasikan ke BGN.
“Kembali ke kewenangan masing-masing. Setidaknya kami sudah melakukan upaya konfirmasi dan komunikasi ke BGN,” katanya.
Sebagaimana disampaikan Agung, Panewu Kalasan, Samino, juga telah melakukan pemantauan penyelenggaraan program MBG. Ada satu sekolah di wilayahnya yang menjadi sasaran pemantauan beberapa waktu lalu bulan ini.
Pemantauan dilakukan bersama Korwil Pendidikan dan petugas Survailance Puskesmas. Di sana, Samino mendapat informasi mengenai 21 siswa dan tiga guru mengalami mual/ muntah dan diare. Penyebabnya tidak diketahui pasti, tapi para siswa juga makan menu MBG.
“Kasus di SMP ini belum bisa diambil kesimpulan ada atau tidak ada keracunan, karena tidak ada sampel yang diuji. Memang tidak ada, karena informasi atau laporan ke Puskesmas sudah lebih lebih dari 24 jam,” kata Samino.
Meski tidak dapat dipastikan, Satgas Percepatan Program MBG memberi masukan agar SPPG menerapkan SOP setiap tahapan secara ketat dan memperkuat jaringan komunikasi dengan perangkat daerah di wilayah dan dengan penerima manfaat.
SPPG juga harus menginformasikan kejadian mencurigakan dan menonjol kepada pemangku kepentingan di kapanewon/ kabupaten dalam kesempatan pertama. Khusus kejadian terindikasi keracunan, SPPG harus melapor ke petugas survailance puskesmas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
