Regrouping SDN Hargomulyo Ditolak, DPRD Minta Duduk Bersama

Foto ilustrasi siswa berangkat sekolah menaiki sepeda, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, KULONPROGO—Rencana regrouping atau penggabungan SD Negeri Hargomulyo mendapat penolakan dari warga setempat. Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo serta warga duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kelanjutan sekolah tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Edi Priyono, mengatakan komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan perlu segera dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai perbedaan pemahaman terkait kebijakan penggabungan SDN Hargomulyo.

Penolakan warga muncul karena mereka menilai belum ada sosialisasi dari Disdikpora Kulonprogo mengenai rencana tersebut.

"Pemkab agar lebih transparan, melibatkan komite dalam menerapkan kebijakan, dan yang paling utama memastikan hak akses pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa keputusan sepihak," ujar Edi saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

DPRD Soroti Kekurangan Siswa

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Jeni Widyatmoko, mengatakan persoalan kekurangan siswa memang menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk melakukan penggabungan sekolah secara tergesa-gesa.

Ia meminta pengambilan keputusan didahului studi kelayakan yang mendalam dan musyawarah bersama. Kebijakan regrouping dinilai memiliki implikasi yang kompleks dan berpotensi memicu gejolak sosial apabila tidak direncanakan secara matang.

Menurut Jeni, kebijakan pendidikan juga perlu menyeimbangkan efisiensi anggaran daerah dengan kepastian pemenuhan hak dasar tenaga pendidik maupun siswa.

Fenomena sekolah yang kekurangan murid, termasuk adanya ruang kelas yang kosong tanpa siswa, juga berdampak terhadap pemenuhan beban kerja guru.

Sesuai regulasi nasional, tenaga pendidik diwajibkan memenuhi kuota jam mengajar tatap muka setiap minggunya sebagai syarat mutlak untuk mencairkan tunjangan profesi maupun tunjangan kesejahteraan lainnya.

"Jika jumlah murid terlalu sedikit, apalagi sampai ada kelas yang tidak mendapat siswa sama sekali, hal ini berimbas langsung pada pemenuhan kuota jam mengajar guru. Dampak fatalnya adalah terancamnya kesejahteraan para pendidik yang menggantungkan hidupnya dari tunjangan tersebut," tegas Jeni.

Hak Pendidikan Anak Jangan Terabaikan

Meski memahami persoalan kuota jam mengajar guru dan kebutuhan efisiensi anggaran, Jeni menegaskan kedua persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan jalan pintas yang merugikan wali murid.

Menurutnya, kebijakan regrouping juga tidak boleh sampai memutus akses pendidikan anak di kawasan pemukiman warga.

"Alasan minimnya jumlah murid tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk melakukan regrouping tanpa kajian yang komprehensif. Masing-masing pihak harus berlapang dada dan tidak memaksakan kehendak," lanjut Jeni.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait membuka ruang komunikasi untuk menentukan pilihan yang dapat diterima bersama. Disdikpora, pihak sekolah, dan wali murid dinilai perlu memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pandangan sebelum kebijakan ditetapkan.

"Semua pihak—baik Dinas Pendidikan, pihak sekolah, maupun wali murid—harus duduk bersama untuk merumuskan solusi yang dapat diterima semua pihak atau win-win solution," imbuhnya.

DPRD Kulonprogo pada akhirnya meminta persoalan SDN Hargomulyo diselesaikan melalui komunikasi dan kajian yang matang, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, serta hak akses pendidikan anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.