Sejumlah armada pengangkut sampah lalu lalang di sekitar TPA Piyungan, beberapa waktu lalu. - dok - Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menyebut kuota sampah Kota Jogja di TPA Piyungan tersisa 2.400 ton hingga akhir 2025, sebelum mandiri kelola sampah.
Diharapkan pada 2026 Kota Jogja sudah bisa mandiri mengelola sampahnya. Kepala DLHK DIY, Kusno Wiboro, menjelaskan dalam skema pengelolaan sampah di DIY, terdapat tiga tahapan yakni jangka pendek, menengah dan panjang. “Untuk jangka pendek kami terus berkoordinasikan dengan Kota Jogja, bahwa sampah ini masih bisa diselesaikan [difasilitasi di TPA Piyungan] sampai akhir 2025,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Saat ini Pemda DIY bersma Pemkot Jogja, Pemkab Sleman dan Bantul berbagi peran dalam penanganan sampah. “Jadi saling berbagi peran, baik di kota maupun kabupaten, agar mengurangi timbulan sampah di hulunya. Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, untuk membuka TPA Piyungan,” katanya.
Menurutnya, sampai saat ini Kota Jogja masih terus berproses untuk dapat mandiri dalam pengelolaan sampah, sehingga belum bisa lepas dari dukungan TPA Piyungan. “Artinya belum mandiri. Harapannya ke depan bisa mandiri,” katanya.
BACA JUGA: BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Sementara, sisa kuota sampah di TPA Piyungan juga tidak banyak, yakni 2.400 ton yang dialokasikan untuk Kota Jogja hingga akhir 2025. Sementara untuk Kabupaten Sleman dan Bantul sudah tidak terlalu bergantung dengan TPA Piyungan.
“Kalau melihat data, sampai pertengahan September ini ada 90 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Piyungan dari Kota Jogja. Artinya, Kota Jogja sudah bisa menyelesaikan sebagian tinbulan sampah, dan sisanya digeser ke Piyungan,” katanya.
Ia berharap mulai 2026 Kota Jogja juga sudah bisa mandiri mengelola sampah, setidaknya sampai 2027 ketika program pemerintah pusat Pengolahan Sampah jadi Energi Listrik (PSEL) terealisasi. PSEL akan dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan kuota 1.000 ton sampah per hari. “Namun sampai pertengahan September ini Perpresnya belum turun. Hanya informasinya sudah dibahas di semua Kementerian, tinggal Pak Presiden mungkin menunggu dari Kementerian. Harapannya nanti setelah terbit, salah satu lokasi prioritasnya adalah Kota Jogja dan sekitarnya,” ungkapnya.
Untuk kemampuan di TPA Piyungan pada 2026 pihaknya masih akan melihat perkembangan di lapangan. “Pada 2026 nanti kami melihat lagi kondisi di lapangan apakah TPA Piyungan masih memungkinkan atau benar-benar full. Nanti melihat pertimbangan dan kebijakan dari pemerintah,” kata dia.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan TPA Piyungan dibuka untuk memfasilitasi kondisi darurat sampah di Kota Jogja. “Jadi jangan menumpuk lagi, seperti di Depo Mandala Krida. Jadi saya minta sampah yang menumpuk masuk ke Piyungan saja,” ungkapnya
Menurutnya, Kota Jogja belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan sampah lantaran banyaknya produksi sampah dengan lahan yang terbatas. “Kota Jogja memang sulit [pengelolaan sampah] karena tidak punya lahan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
