Jajaran Komisi D DPRD DIY saat meninjau Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur di Kasongan, Bantul, DIY, Jumat (11/7/2025). Ist - DPRD DIY
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD DIY meninjau pelayanan sosial untuk masyarakat lanjut usia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur di Kasongan, Bantul, DIY. Sejumlah catatan penting disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DIY, Tustiyani dan Arif Setiadi.
Salah satu yang disorot menyangkut kualitas gizi makanan harian dan kurangnya akses penghuni terhadap kegiatan rekreasi. Kunjungan kerja Komisi D yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) itu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap fasilitas pelayanan sosial untuk lanjut usia.
Tustiyani mengapresiasi kondisi lingkungan dan kenyamanan hunian para lansia di balai milik Pemda DIY tersebut. Ia menilai suasana balai bersih, ventilasi bangunan cukup baik, dan para penghuni terlihat bahagia. Namun di balik kesan positif tersebut, Tustiyani menyoroti keterbatasan anggaran makan harian bagi lansia.
BACA JUGA: Kasus Leptopirosis di Kota Jogja Melonjak, Dinkes DIY: Jika Ada Gejala Segera Periksa
“Saya ngobrol dengan pegawai di balai ini, untuk makanan hanya Rp25 ribu per hari. Secara nutrisi ini masih kurang,” ujarnya.
Ia menyebut hal itu perlu menjadi perhatian serius Komisi D untuk dibahas lebih lanjut. Selain soal makanan, minimnya fasilitas rekreasi juga menjadi perhatian. Ia menyebut penting bagi para penghuni lansia untuk mendapat akses jalan-jalan atau hiburan di tempat terdekat.
Menurutnya, solusi atas persoalan ini tak memerlukan regulasi baru, tetapi cukup dengan penambahan anggaran sesuai nomenklatur yang sudah ada di lingkup balai.
Anggota Komisi D lainnya, Arif Setiadi, juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat perlindungan sosial bagi lansia secara menyeluruh. Menurutnya, meski layanan di Balai Budi Luhur cukup baik, daya tampung balai ini sangat terbatas.
“Daya tampung balai ini hanya 200 orang, sementara jumlah lansia di DIY ada sekitar 50 ribu. Perlu pendekatan perlindungan sosial lansia di luar balai, seperti pemberdayaan masyarakat atau lewat sektor swasta,” ucap Arif.
Ia juga menambahkan bahwa regulasi terkait lansia sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya kini terletak pada penguatan pengawasan, sinergi antar pemangku kepentingan, dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
BACA JUGA: Catat! Ini Rempah-rempah Agar Tidak Mudah Terserang Flu Saat Cuaca Ekstrem
“Kalau solusinya anggaran, ya kita usahakan. Kalau perlu regulasi, kita dorong. Intinya kita samakan semangat semua stakeholder untuk mewujudkan DIY yang ramah lansia,” tegasnya.
Komisi D berjanji akan menindaklanjuti catatan dari kunjungan ini dalam pembahasan anggaran ke depan, agar lansia di balai maupun di luar balai mendapat perlindungan dan kenyamanan hidup yang lebih layak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
