Foto ilustrasi guru. / Foto dibuat oleh Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan program beasiswa pendidikan sarjana bagi 150.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1 pada tahun 2026.
Kebijakan ini menyasar guru PAUD, SD, dan SMP sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik nasional. Jumlah penerima beasiswa melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Beasiswa diberikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang mengakui pengalaman mengajar sebagai satuan kredit semester. Dengan skema tersebut, guru dapat menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu sekitar satu tahun.
"Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik, khususnya guru PAUD, SD, dan SMP," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai peresmian SD Negeri 2 Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Sabtu.
Jumlah alokasi beasiswa tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau tahun lalu dialokasikan untuk 12.500 guru yang belum bergelar sarjana, maka tahun ini kami siapkan untuk 150.000 guru," ujarnya.
Beasiswa tersebut menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), di mana pengalaman mengajar guru diakui sebagai satuan kredit semester (SKS). Dengan skema ini, guru tidak perlu menempuh pendidikan S1 selama empat hingga lima tahun seperti jalur reguler.
"Melalui RPL, pengalaman mengajar dihitung dan diakui oleh perguruan tinggi, sehingga kuliah S1 bisa diselesaikan sekitar satu tahun. Istilahnya kuliah 'jamak qashar', biasanya empat sampai lima tahun, ini cukup satu tahun," ujarnya.
Sementara beasiswa yang diberikan sebesar Rp3 juta per semester yang langsung ditransfer ke perguruan tinggi penyelenggara yang ditunjuk pemerintah.
Setelah menyelesaikan pendidikan S1, para guru dapat melanjutkan ke Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Dengan sertifikasi tersebut, guru berhak menerima tunjangan profesi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.
"Kalau sudah S1, bisa ikut PPG, lalu sertifikasi, dan nantinya berhak menerima tunjangan profesi guru. Ini bukan hanya soal syarat formal, tetapi juga peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Abdul Mu'ti menegaskan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul, karena pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud jika ditopang oleh sarana prasarana yang memadai serta guru yang kompeten.
"Kita berkomitmen membangun generasi SDM unggul. Kuncinya pendidikan, dan pendidikan berkualitas kuncinya adalah guru yang berkualitas serta lingkungan belajar yang mendukung," ujarnya.
Selain program beasiswa guru, Kemendikdasmen juga menyiapkan kebijakan penguatan pembelajaran. Mulai 2027, mata pelajaran Bahasa Inggris direncanakan wajib diajarkan mulai kelas 3 SD. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan memberikan pelatihan bagi guru-guru Bahasa Inggris SD mulai tahun ini.
Kebijakan tersebut dilatarbelakangi hasil evaluasi capaian belajar siswa. Pada 2025, nilai rata-rata nasional matematika berada di kisaran 35, sementara nilai rata-rata Bahasa Inggris wajib tingkat nasional tercatat sekitar 29.
"Oleh karena itu, selain perbaikan kurikulum, kami juga menyiapkan pelatihan guru dan peningkatan kualitas pembelajaran agar ke depan hasilnya lebih baik," ujarnya.
Kemendikdasmen menilai program beasiswa guru menjadi fondasi penting dalam penguatan kualitas pendidikan nasional dan percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
