Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap adanya perbedaan data simpanan kas pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp18 triliun dibandingkan dengan data yang dimiliki Bank Indonesia (BI), setelah dilakukan pengecekan langsung ke rekening kas daerah.
Dari temuan ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong investigasi. Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.
"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Sekadar catatan, Pemerintah Pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah.
Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.
Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.
Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.
Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.
"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).
Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.
Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.
"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
