Tugu Selamat Datang Gunungkidul. / ist
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Pelabuhan Sadeng batal dilaksanakan. Atas rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lokasi dipindah ke kawasan Pantai Drini, Kapanewon Tanjungsari, yang dinilai lebih potensial mendongkrak ekonomi pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, M. Johan Wijayanto, mengatakan wacana membangun Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Pelabuhan Sadeng, Kalurahan Songbanyu, Girisubo, batal terlaksana. Hasil penilaian dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak memenuhi kriteria untuk program tersebut.
“Kami tidak menyerah. Rencananya, tahun depan kami ajukan lagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke Kementerian,” kata Johan, Minggu (30/11/2025).
Meski demikian, ia mengakui lokasi untuk pembangunan tidak lagi di Pelabuhan Sadeng. Berdasarkan catatan dari tim Kementerian saat penilaian, lokasi pembangunan diharapkan dapat menjadi pendongkrak perekonomian baru.
Oleh karena itu, sambung Johan, lokasinya diminta tidak berada di dekat Pelabuhan. “Setelah kita identifikasi, lokasi baru kami pilih di Pantai Drini. Di sana ada lahan dari Tanah Kas Desa (TKD) yang siap dibangun Kampung Nelayan Merah Putih di Gunungkidul,” katanya.
Menurut dia, lahan yang dipersiapkan seluas dua hektare. Adapun jarak dari bibir Pantai Drini sekitar 600 meter. “Ya, kalau mencari lahan dengan luasan paling sedikit satu hektare di Gunungkidul, sudah sulit karena kebanyakan sudah jadi milik pribadi. Makanya, kami pilih di Pantai Drini. Meski agak jauh dari pantai, dari sisi luasan tanahnya tersedia,” katanya.
Kendala Jarak di Sadeng
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, sudah mengetahui bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih belum bisa dibangun di kawasan Pelabuhan Sadeng. Lokasi tanah untuk pembangunan perkampungan ini menjadi kendala karena jaraknya dinilai terlalu jauh dari pantai.
“Jarak yang diminta hanya 100-an meter, tetapi lokasi yang disediakan di Sadeng berjarak 500 meter dari bibir pantai. Ini jadi kendala sehingga program urung bisa dilaksanakan. Padahal luasan lahan yang tersedia mencapai 1,3 hektare,” katanya.
Meski demikian, Mbak Endah mengakui tetap ada upaya mewujudkan program ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan. “Sudah ada komunikasi dengan Ketua Komisi IV DPR RI (Bu Titiek Soeharto) dan meminta memperbaiki dokumennya untuk diajukan di tahun depan sehingga dapat memperoleh bantuan program senilai Rp22 miliar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
